Respons Puan Usai Dewan Kolonel Disanksi: Sudah Selesai, PDI-P Solid

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Politik Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh kader partainya solid untuk mengikuti perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

Hal tersebut disampaikan Puan saat ditanya tentang Dewan Kolonel yang disanksi DPP PDI-P. Diketahui, Dewan Kolonel merupakan sebutan bagi segelintir elite partai berlambang banteng itu, yang mendukung Puan pada pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.

"Sudah selesai, PDI-P solid. Enggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

"Intinya kita PDI-P solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," lanjutnya.

Kendati demikian, Puan menilai pada dasarnya setiap kader boleh memberikan dukungan kepada tokoh di internal untuk menjadi calon pemimpin.

Namun, dia mengingatkan bahwa keputusan akhir pencapresan ada di tangan Megawati.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada (kader) internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDI-P akan ikut pada keputusan ketum," tegasnya.

Lebih lanjut, Puan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Dewan Kolonel tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa tugas anggota DPR Fraksi PDI-P adalah mensosialisasikan seluruh program DPR kepada masyarakat.

"Jadi, apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," pungkas Ketua DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, Bidang Kehormatan DPP PDI-P menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai banteng moncong putih.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menuturkan, sanksi itu dijatuhkan kepada sejumlah kader yang menamakan diri Dewan Kolonel.

Mereka adalah kader PDI-P yang merupakan anggota DPR dan menyatakan diri mendukung Puan Maharani sebagai capres.

"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Komarudin mengatakan, empat kader PDI-P itu dikenakan sanksi karena berbicara soal Dewan Kolonel kepada media.

Sementara itu, PDI-P juga bakal memanggil untuk dimintai klarifikasi kepada sejumlah kader lainnya yang juga anggota Dewan Kolonel.

Komarudin menjelaskan, empat kader tersebut dikenakan sanksi keras dan terakhir.

"Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," jelasnya.