BPK Sebut Lebih 95 Persen Kementerian/Lembaga Dapat Opini WTP, di Atas Target RPJMN

Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 92 persen.

"Secara umum, pelaksanaannya sudah di atas RPJMN, untuk kementerian/lembaga 95 persen lebih yang WTP, di atas RPJMN yang 92 persen," kata Nyoman setelah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

IHPS I Tahun 2022 ini memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya satu laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2021 dengan opini WTP.

Kemudian, 85 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2021 dengan opini 81 WTP dan 4 wajar dengan pengecualian (WDP).

Keempat kementerian/lembaga yang mendapatkan opini WDP adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

"Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara," kata Nyoman Adhi.

Ia mengatakan, temuan perbaikan tersebut antara lain terkait bidang pengendalian internal serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.