Salin Artikel

Pimpinan DPR Minta Komisi IX Kawal Penegakan Hukum 2 Perusahaan Farmasi Terkait Cemaran Obat Sirup

Oleh karena itu, Dasco meminta alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang bermitra dengan bidang kesehatan, Komisi IX untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum tersebut.

"Kita akan minta kepada komisi teknis, dalam hal ini Komisi IX untuk mengawal proses penegakan hukumnya," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Kendati demikian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti apakah tindak lanjut tersebut akan dilakukan melalui rapat di Komisi IX dengan mengundang BPOM serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Namun, Dasco yakin bahwa Komisi IX menaruh perhatian besar pada kasus gagal ginjal akut yang memakan korban anak-anak.

"Saya akan cek dulu. Tapi saya rasa komisi teknis, dalam hal ini Komisi IX, tentunya juga menaruh perhatian. Dan saya yakin dalam rapat-rapat kerja dalam masa sidang ini memang akan ada undangan-undangan atau rapat kerja bareng dengan BPOM maupun Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Dasco juga mengingatkan bahwa tugas BPOM adalah mengawasi terkait produksi obat dan makanan.

"Nah, kita belum tahu, apakah kemudian EG (Etilen Glikol) dan DEG (Dietilen Glikol) yang diproduksi kedua perusahaan farmasi ini diproduksi dari awal atau baru-baru saja," kata Dasco.

"Saya pikir, kalau dari awal tentunya BPOM sudah lebih dahulu mendeteksi. Yang kita takut, ada perubahan formula yang kemudian diproduksi setelah pemeriksaan-periksaan rutin," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan bahwa ada dua perusahaan farmasi yang akan ditindaklanjuti secara pidana terkait penggunaan EG dan DEG dengan konsentrasi sangat tinggi.

Adapun cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut misterius yang telah menyebabkan 157 kasus kematian.

Terbaru, BPOM telah menyita produk hingga bahan baku dari dua produsen obat sirup mengandung cemaran etilen glikol (EG) melebihi ambang batas aman.

Adapun dua perusahaan tersebut adalah PT Universal Pharmaceutical Industries dengan produk Unibebi dan PT Yarindo Farmatama dengan produk Flurin DMP Sirup.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/12142661/pimpinan-dpr-minta-komisi-ix-kawal-penegakan-hukum-2-perusahaan-farmasi

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke