Salin Artikel

FX Rudy Diperingatkan PDI-P: Boleh Dukung Capres, tapi Jangan Diungkapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengingatkan Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo soal dukungan tokoh calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Komarudin mengatakan, setiap orang memang memiliki pandangan masing-masing untuk mendukung tokoh-tokoh tertentu. Namun, hal itu menjadi larangan dalam internal PDI-P apabila diungkapkan ke publik.

"Itu hanya diumumkan oleh ketua umum PDI Perjuangan. Kita boleh dukung, secara pribadi kita boleh dukung calon-calon, tapi tak boleh mengungkapkan itu," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Komarudin menjelaskan, Rudy mendapatkan sanksi berat, yaitu peringatan keras dan terakhir terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo terkait capres.

Sanski berat ini diberikan karena Rudy merupakan kader senior di PDI-P. Sebagai kader senior, Komarudin mengatakan, Rudy mestinya memberikan contoh kepada kader lain untuk teguh pada aturan partai.

"Iya pertama itu risikonya (sanksi keras). Kalau sebagai kader yang senior itu kan jadi suri tauladan bagi anggota partai. Oleh karena itu, pelanggaran di tingkat kita pasti berat," ujarnya.

Lebih lanjut, Komarudin mengingatkan semua kader PDI-P harus tegak lurus dan satu barisan terkait pencapresan. Dalam hal ini, seluruh kader harus mematuhi keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal penetapan capres-cawapres.

"Karena itu, Pak Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) bilang kita bukan gerombolan politik. Kita organisasi yang diatur aturan main yang harus tunduk pada aturan," tegas anggota Komisi II DPR itu.

Diketahui sebelumnya, Bidang Kehormatan PDI-P memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada FX Rudy.

Hal ini usai Rudy menyatakan dukungan pada Ganjar sebagai capres lewat berbagai pemberitaan.

Keputusan tersebut dikeluarkan usai DPP PDI-P memanggil Rudy untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya pada Rabu ini.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/20023801/fx-rudy-diperingatkan-pdi-p-boleh-dukung-capres-tapi-jangan-diungkapkan

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke