Salin Artikel

Soal Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Akui Zulfan Salah Pilih Diksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa penonaktifan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Nasdem merupakan penegasan kembali soal posisinya saat ini.

Zulfan, kata Ali, sudah mengundurkan diri sejak 2020. Dengan demikian, semua pernyataan yang muncul dari Zulfan merupakan pendapat pribadi dan bukan mewakili partai.

"Tidak semua orang yang kemudian dari Partai Nasdem berbicara atas nama partainya kan?" kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

"Karena kader Nasdem itu kan jutaan. Jadi kalau semua kader bicara, terus dipersepsikan sebagai partai ya, repot juga kita," tambahnya.

Ali memahami jika surat penonaktifan itu diambil setelah Zulfan menyatakan soal Anies Baswedan antitesis Joko Widodo (Jokowi).

Namun, melalui surat itu, Nasdem ingin memberikan penegasan bahwa Zulfan bukan lagi bagian dari kepengurusan DPP partai.

"Padahal, Zulfan itu sejak 2020 dia sudah mengundurkan diri dari kepengurusan. Karena menjabat sebagai komisaris, komisaris di Jasa Marga," jelasnya.

"Artinya, bahwa, DPP mengatakan bahwa semua pernyataan-pernyataan Zulfan tentang ke hal menyangkut publik, itu tidak pernah mewakili partai," sambung dia.

Namun, di sisi lain, Nasdem mengakui jika Zulfan salah memilih diksi dalam pernyataan soal antitesis Anies dan Jokowi.

"Kita akui bahwa dia (Zulfan) salah dalam memilih diksi," imbuh Ali.

Sehingga, lanjut Ali, orang akan langsung mempersepsikan bahwa dua tokoh nasional itu saling berseberangan dari prinsip.

Meski demikian, ia menegaskan kembali bahwa pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Zulfan.

"Iya, artinya kan pada saat yang sama, orang secara sederhana, bila Jokowi kiri, pasti Anies kanan. Kan begitu kan," kata dia.

"Kemudian orang menggoreng-goreng dan seakan akan membawa-bawa partai. Jadi misleading itu kemudian membawa seakan-akan pernyatan-pernyataan antitesa-antitesa itu adalah pernyataan pada Partai Nasdem," tutur mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai.

"Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem," tulis surat yang diterima Kompas.com dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Kamis (13/10/2022).

Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate.

Dalam surat yang bertanggal 13 Oktober tersebut, Zulfan Lindan disebut mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif.

Bahkan, Zulfan Lindan dinilai cenderung menurunkan citra Partai Nasdem.

"Maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyampaikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan, atas berbagai pernyataan di media," isi surat tersebut.

Sebelumnya, Zulfan diketahui berbicara soal Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam sebuah diskusi. Zulfan membandingkan Anies dengan Jokowi.

Dia pun menyebut Anies sebagai antitesis dari Jokowi. Pernyataan itu mengundang beragam reaksi publik. PDI-P juga turut berbicara keras menyindir sikap Nasdem yang seolah telah berseberangan dengan koalisi pemerintahan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/14/12465701/soal-anies-antitesis-jokowi-nasdem-akui-zulfan-salah-pilih-diksi

Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke