Salin Artikel

Gus Muhaimin Sebut Negara Harus Hadir Bantu Petani Atasi Kelangkaan Pupuk

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, negara seharusnya hadir di tengah kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi.

Ia mengungkapkan bahwa petani saat ini telah terbebani dengan kelangkaan pupuk tersebut.

"Pemerintah harus memperhatikan pupuk. Revolusi pupuk harus segera dilaksanakan, karena pupuk menjadi beban para petani kita," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri rembug petani karet dan cabai di Desa Margo Kencono, Tulang Bawang Barat, Lampung, Kamis.

Gus Muhaimin mengungkapkan, pihaknya akan memperbanyak anggaran dan subsidi pupuk sebagai solusi cepat untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku sangat prihatin melihat penderitaan petani saat ini.

“Di satu sisi mereka dituntut untuk produktif demi menjaga stabilitas pangan nasional, tetapi di sisi lain pupuk sebagai penyubur tanaman justru sulit didapat,” imbuh Gus Muhaimin.

Kondisi tersebut, lanjut dia, diperparah dengan rantai jual produk pertanian yang rumit.

Menurut Gus Muhaimin, harga jual produk yang sangat murah berimbas pada minimnya kesejahteraan petani.

“Masalah pupuk kasihan sekali. Dari masa tanam juga kasihan. Padahal produksi yang dihasilkan bagus tetapi dijual dengan amat sangat murah,” ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa permasalahan murahnya harga produk pertanian berasal dari pemasaran yang problematik.

Oleh karena itu, keponakan Presiden Keempat Republik Indonesia (RI) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mendorong petani muda untuk bersama mencari solusi atas persoalan tersebut. Utamanya, terkait dengan rantai pemasaran produk hasil pertanian.

"Saya mengundang para petani muda untuk berpikir tentang pemasarannya. Pemasaran selama ini sebetulnya memiliki jalur terlalu panjang, sehingga perlu dipotong supaya petani untung,” tutur Gus Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/16373761/gus-muhaimin-sebut-negara-harus-hadir-bantu-petani-atasi-kelangkaan-pupuk

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke