Salin Artikel

Jokowi: Siapa Pun Nanti Presidennya, Jangan Kembali Ekspor Bahan Mentah

Menurut Jokowi, konsistensi dalam meningkatkan nilai tambah bahan mentah harus terus dilakukan.

"Siapa pun nanti pemimpin, presiden, konsitensi itu harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor (bahan) mentah lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan untuk Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

"Hati-hati, kita semua harus mengingatkan," kata dia.

Presiden pun menegaskan, meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena membatasi ekspor bahan mentah, Indonesia tidak boleh mundur.

Sebab, jika berubah kebijakan, masyarakat Indonesia tidak bisa lagi menikmati hasil kekayaan alam bangsa sendiri.

"Kalau kita digugat dan kita mundur lagi kapan lagi kita bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan yang dimiliki oleh kita," kata Jokowi.

Kepala Negara lantas memberikan contoh pengambilalihan saham PT Freeport yang saat ini mayoritas dimiliki Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, sebelumnya Indonesia hanya mengelola 9,3 persen saham PT Freeport.

Setelah bernegosiasi dengan proses yang sangat alot, saat ini 51 persen saham PT Freeport sudah dikuasai Indonesia.

"Saya suruh ngitung kemarin ke Bu Menkeu, coba hitung kita dari Freeport itu kita dapat berapa sih ? Dulu ya dapat dividen 9 persen. sekarang kita dapat dividennya 51 persen," kata Jokowi.

"Dapat pajaknya jelas lebih besar dan dapat PNBP lebih besar, kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar. Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka kita 70 persen itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya deviden 9 persen," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/11/12463651/jokowi-siapa-pun-nanti-presidennya-jangan-kembali-ekspor-bahan-mentah

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke