Salin Artikel

PKB Sebut Belum Ada Tanda dari PDI-P untuk Bekerja Sama

Ia mengungkapkan, belum ada komunikasi serius yang terjalin pasca pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Perkembangan sampai hari ini belum ya. Belum ada diskusi, belum ada meeting, belum ada komunikasi yang sifatnya mengarah ke sana (koalisi),” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Alih-alih menunggu PDI-P, menurutnya, PKB dan Gerindra justru tengah meningkatkan konsolidasi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kita malah dalam posisi terus mematangkan agenda-agenda dengan Gerindra,” ujarnya.

Huda menyampaikan hampir pasti koalisi kedua partai politik (parpol) mengusung Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Sampai hari ini perbincangan kita antara Gerindra-PKB tidak ada figur lain, selain dua figur ini,” katanya.

Menurut Huda, momentum itu bakal diumumkan dalam waktu dekat, menjelang akhir tahun 2022.

“Ya prinsipnya paling enggak mengambil momentum akhir tahun,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani telah menemui empat ketua umum parpol dalam safari politiknya sejak akhir Agustus 2022.

Anak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu telah berjumpa dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, hingga kini PDI-P belum menunjukkan langkah bakal berkoalisi dengan partai lain.

Diketahui, partai berlambang banteng moncong putih itu menjadi satu-satunya parpol yang dapat mengusung capres-cawapresnya sendiri.

Pasalnya, PDI-P memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential theeshold sejumlah 20 persen kursi di DPR.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/10/19090971/pkb-sebut-belum-ada-tanda-dari-pdi-p-untuk-bekerja-sama

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke