Menurutnya, sebagian dari BTT ini dapat dikucurkan untuk pengendalian inflasi yang saat ini terjadi.
“Termasuk, memberikan subsidi untuk transportasi dari daerah produsen ke konsumen,” ujar Tito Karnavian, dikutip keterangan resmi Kemendagri pada Selasa (4/10/2022).
Eks Kapolri itu meminta pemerintah daerah turut berpartisipasi aktif menekan inflasi, meskipun angkanya saat ini masih tergolong ringan secara nasional.
“Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka otomatis angka nasional juga akan bisa dikendalikan,” ujarnya.
Selain mengalokasikan pengendalian inflasi dari pos BTT, Tito juga menyinggung beberapa instrumen anggaran lain yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam APBD masing-masing.
Pertama, dana transfer umum sebesar 2 persen. Kedua, menggunakan anggaran dana desa.
Tito menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah memutuskan agar sekitar 30 persen dari sisa dana desa dialokasikan untuk memberikan jaring pengaman sosial.
“Diharapkan dengan social safety net (jaring pengaman sosial) ini maka yang penting adalah tepat sasaran," katanya
"Oleh karena itulah, kita perlu melakukan registrasi sosial ekonomi agar tepat sasaran kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan,” ujar Tito melanjutkan.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/13085251/btt-pemda-masih-rp-7-triliun-mendagri-sebut-bisa-dipakai-untuk-kendalikan