Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Badan Riset Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih harus bisa menunjukan independensinya dalam bekerja.

Ia mengatakan penjabat tak boleh menunjukan dirinya hanya sebagai pion politik Istana.

“Mampu tidak dia menunjukan bahwa dia tidak partisan, dia melakukan tugas-tugas di DKI Jakarta. Tidak cuma hanya robot, di (setir) apalagi itu,” sebut Siti dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

“Jangan sampai terbawa arus ke politik praktis yang berlebihan, seolah dia disetir Istana,” tuturnya.

Ia menyampaikan penjabat mesti menghindari politik praktis agar tak mendapatkan resistensi dari masyarakat.

Sebab pada saat ini kecurigaan publik pada proses pemilihan penjabat begitu besar.

“Apalagi sekarang ini kecurigaan publik pada penjabat luar biasa, karena apa, jangan-jangan ini titipannya (Istana), macem-macem demi politik,” ungkapnya.

Di sisi lain Siti percaya Presiden Joko Widodo bisa memilih orang yang tepat untuk memegang jabatan sementara Gubernur DKI Jakarta setelah masa tugas Anies Baswedan berakhir 16 Oktober 2022.

“Jokowi masih mempertimbangkan bagaimana suara publik dulu, dia selalu (mengatakan) ojo kesusu, jangan buru-buru, nanti apa yang dikatakan publik. Pak Jokowi diam-diam mendengarkan,” pungkasnya.

Diketahui hingga saat ini Presiden maupun Kemendagri belum menentukan penjabar Gubernur DKI Jakarta.

Meski begitu DPRD DKI Jakarta telah mengusulkan tiga kandidat yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, serta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.

Sepekan lalu, Jokowi mengklaim belum menerima usulan kandidat tersebut.

Ia mengatakan proses usulan kemungkinan baru diterima oleh Kemendagri.