Salin Artikel

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Sugeng mengatakan, anggota DPR yang dilaporkan ke MKD itu adalah Heru Widodo dari Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"(Diperiksa) terkait pernyataan Pak Heru, yang intinya Pak Heru sebagai anggota Komisi III meminta Polri untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi 303 yang memberi fasilitas penggunaan private jet kepada Brigjen HK," ujar Sugeng saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Sugeng menjelaskan, Heru dilaporkan lantaran membuat pernyataan dengan mengutip rilis dari IPW.

Sugeng menegaskan bahwa benar IPW membuat rilis mengenai dugaan Brigjen Hendra Kurniawan difasilitasi private jet.

"IPW membuat rilis terkait permintaan IPW kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami, dalam kewenangan, Polri memiliki kewenangan penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar dugaan pemberian fasilitas penggunaan private jet pada 11 Juli, rute Jambi, yang digunakan Brigjen HK bersama rombongan di dalam tugas datang ke rumah Samuel Hutabarat," ujarnya.

"Benar saya sebutkan ada dua nama dengan inisial RBT dan YS, untuk didalami. IPW tidak bermaksud melakukan penuduhan, tapi minta didalami. Didalami itu bisa benar, bisa tidak, tadi di dalam saya sampaikan begitu," kata Sugeng lagi.

Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus Polri, Sugeng menyebut Brigjen Hendra sudah mengakui mengenai penggunaan private jet untuk terbang ke Jambi.

Sugeng mengatakan pengakuan itu adalah sebuah fakta yang penting. Sehingga pihaknya mengeluarkan rilis agar Polri mendalami dugaan gratifikasi yang didapat Brigjen Hendra Kurniawan.

"Polri perlu mendalami adanya dugaan pelanggaran hukum dalam hal gratifikasi terkait penggunaan private jet ini. Apakah ini fasilitas pihak ketiga atau dibayari pihak ketiga, itu yang kami sampaikan," katanya.

Selanjutnya, berkaitan dengan Heru Widodo yang mengutip rilis IPW terkait dugaan gratifikasi Brigjen Hendra itu, Sugeng merasa Heru sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR.

Sugeng menjelaskan peran anggota DPR diperlukan dalam hal mendorong kepolisian melakukan penyelidikan.

"Kalau saya boleh berpendapat, Heru Widodo sebagai anggota DPR, anggota parlemen, punya hak untuk menyatakan bersuara mewakili kepentingan publik. Tidak ada pelanggaran kode etik di sini, karena sumbernya pun ada, yaitu dari sumber IPW," ujar Sugeng.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengungkapkan, MKD mengundang Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso untuk hadir ke Gedung DPR, Selasa (27/9/2022).

Tujuan MKD mengundang Sugeng Teguh Santoso terkait fasilitas private jet yang diterima mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Habiburokhman mengatakan, MKD hendak meminta klarifikasi Sugeng Teguh Santoso perihal kebenaran dari kabar tersebut.

Pasalnya, ada laporan terhadap anggota DPR yang mengutip pernyataan Sugeng Teguh Santoso.

"Kami ingin mengklarifikasi, mengundang Pak Sugeng. Undangan resmi kami berikan," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/14035501/ipw-bela-anggota-dpr-yang-dilaporkan-ke-mkd-soal-private-jet-brigjen-hendra

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke