Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Pemanggilan terhadap Indra dilakukan MKD buntut dari dilarangnya masuk Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso oleh personel pengamanan dalam (pamdal) di gerbang depan Gedung DPR, Senin kemarin.

"Kami hari ini juga mengundang Sekjen DPR Pak Indra jam 13 supaya juga mencari solusi evaluasi," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Habiburokhman lantas menegaskan bahwa Gedung DPR RI adalah rumah rakyat.

Menurutnya, DPR terbuka terhadap semua pihak yang mau berkunjung. Apalagi, IPW datang untuk memenuhi undangan dari MKD DPR untuk menjelaskan perihal private jet yang dipakai eks Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

"Intinya DPR ini kan rumah rakyat, kita sangat terbuka. Walaupun memang tentu ada protokol keamanan dan lain-lain," tuturnya.

Kemudian, di depan Sugeng, Habiburokhman mengklaim sudah menegur keras pamdal yang melakukan pengusiran kemarin.

Bahkan, komandan pamdal juga dipanggil buntut insiden pengusiran tersebut.

"Kita jangan sampai menghambat dan mempersulit rakyat yang akan hadir ke sini. Apalagi, Pak Sugeng ini orang yang mau meluangkan waktunya membantu kerja-kerja DPR. Mungkin itu secara langsung kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kemarin," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan akan mengevaluasi kinerja Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR, usai Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dilarang masuk Gedung DPR.

Sedianya, Sugeng diundang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan keterangan. Tetapi, ia tak bisa masuk, meski telah mengantongi undangan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar.

"Iya kami memang sedang mengevaluasi cara kerja pamdal yang terlalu kaku," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/9/2022).

"Pasti kami evaluasi," kata Indra menegaskan.

Di sisi lain, Indra menjelaskan, tata cara memasuki lingkungan DPR untuk para tamu.

Menurutnya, setiap tamu harus melalui Visitor Management System (VMS), kecuali yang sudah terkonfirmasi untuk tamu-tamu tertentu.

"(Tamu-tamu tertentu itu) tamu-tamu yang datang sudah konfirmasi ke protokol DPR," jelas Indra.

"Iya, karena VMS kami berada pada gerbang bagian selatan," katanya lagi.