Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Mereka meyakini, komitmen dari partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi yang sesungguhnya untuk tahun 2024.

Adapun pengumpulan pendapat dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 6-8 September 2022, dengan jumlah responden sebanyak 504 responden dari 34 provinsi diwawancara melalui sambungan telepon.

"Separuh lebih responden, 62,4 persen, menyatakan apa yang dijalin di tataran elite partai politik saat ini berpeluang berubah. Sikap ini menegaskan, publik melihat peta politik masih sangat cair," kata Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Harian Kompas, Senin (26/9/2022).

Jajak pendapat Litbang Kompas kali ini juga menemukan fakta lain, yaitu 65,2 persen responden meyakini koalisi yang saat ini berada dalam kursi pemerintahan akan berubah pada pemilu 2024.

Sementara sebanyak 22,2 persen responden meyakini koalisi tetap sama, dan 12,6 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Setidaknya sampai saat ini, ada dua komitmen koalisi yang sudah dibangun elit parpol. Pada 4 Juni 2022, terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Kemudian, pada 13 Agustus 2022, komitmen koalisi juga terbentuk antara Gerindra dan PKB dengan menandatangani piagam deklarasi koalisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Di mata publik, komitmen koalisi ini belum ditangkap bahwa koalisi partai politik sudah final. Keraguan ini bahkan disampaikan responden pemilih dari partai-partai yang sudah memberi sinyal terkait koalisi itu," ujar Yohan Wahyu.

Masih ragu-ragunya responden terhadap koalisi parpol terjadi karena pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden masih lama, yaitu baru dibuka akhir Oktober 2023.

Menurut Yohan, pengalaman koalisi pada Pemilu 2019 bisa menjadi cerminan. Kala itu, pendaftaran capres dan cawapres dilakukan di hari-hari terakhir pendaftaran.

"Durasi yang relatif masih lama inilah yang membuat sebagian besar responden melihat upaya-upaya membangun koalisi sejauh ini tidak menjamin menjadi gambaran final koalisi," katanya.

Temuan lainnya adalah 76,9 persen responden menyebut, pilihan untuk berkoalisi bagi parpol selama ini lebih banyak mencerminkan aspirasi elite partai. Sisanya, sebanyak 13,7 persen responden menyebut mencerminkan aspirasi pemilih, dan 9,4 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Secara proporsi, penilaian secara kritis terhadap proses koalisi partai politik ini lebih banyak terlihat dari kalangan responden dengan latar belakang pendidikan tinggi.

Sementara itu, kelompok responden dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah proporsi responden yang pesimistis masih di bawah kelompok responden berpendidikan tinggi.

Sebanyak 85,3 persen responden berpendidikan menengah melihat koalisi hanya menampung aspirasi kepentingan elite partai. Sedangkan 67,9 persen responden berpendidikan dasar memandang koalisi lebih mengutamakan kepentingan elite partai.

"Sebanyak 76,9 persen responden pesimistis memandang koalisi ini, sehingga mereka lebih melihat penentuan koalisi berbanding lurus dengan kepentingan elite, serta berbanding terbalik dengan kepentingan pemilih," kata Yohan Wahyu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/26/12482121/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-yakin-koalisi-parpol-2024

Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke