Salin Artikel

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi munculnya Dewan Kolonel dan Dewan Kopral yang masing-masing mendukung Puan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024.

Puan menyebutkan baik Dewan Kolonel maupun Dewan Kopral hanyalah sebuah nama.

"Tanggapannya, saya minta seluruh struktur, simpatisan, kemudian legislatif, fraksi, dan eksekutif untuk semuanya harus ke lapangan, bertemu dengan rakyat. Kemudian bagaimana menyambung lidah rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, tentu saja memenangkan PDI-P di Pemilu 2024," ujar Puan saat ditemui di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

"Jadi apa pun bentuknya, apa pun namanya, itu hanya nama," sambung dia.

Puan menjelaskan, yang paling penting adalah bagaimana mereka terjun langsung ke lapangan untuk merebut hati rakyat.

Dia menekankan setiap partai politik pasti memiliki caranya masing-masing untuk memenangkan Pemilu 2024.

Puan pun memohon kepada semua simpatisan dan kader yang mengaku PDI-P agar membantu memenangkan PDI-P menang di pemilu mendatang.

"Insya Allah tahun 2024 itu kembali jadi pemenang pemilu. Pokoknya tugas dari seluruh struktur, simpatisan, kader dan seluruh anggota yang menyatakan dirinya PDI-P, ayo kita turun ke bawah, kita dengarkan rakyat dan menangkan PDI-P," kata Puan.

Diketahui, internal PDI-P memanas jelang pencapresan Pemilu 2024.

Perang dukungan buat dua kader partai banteng yang selama ini digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) kian riuh.

Sebagian mendukung pencalonan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, sebagian lagi mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Forum-forum dibentuk demi eksistensi dua jagoan partai.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan elite PDI-P berulang kali, ketuk palu pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, Megawati belum bicara perihal capres cawapres yang akan partainya usung.

Dewan Kolonel

Dukungan buat pencapresan Puan Maharani ditunjukkan sejumlah kader PDI-P melalui pembentukan forum Dewan Kolonel.

Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal "prajurit" hingga "jenderal" Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 kader PDI-P.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Pembentukan Dewan Kolonel telah direstui oleh Puan.

Nantinya, Dewan Kolonel akan membentuk posko sebagai tempat rapat dan berdiskusi untuk pemenangan putri Megawati tersebut.

Namun begitu, keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Presiden kelima RI itu mengatakan Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P.

"Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Hasto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik. Tak ada struktur demikian di tubuh PDI-P.

"Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto, Rabu (21/9/2022).

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-dewan Kolonel," sambungnya.

Hasto mengaku, dirinya telah bicara dengan salah satu anggota Dewan Kolonel yang juga pimpinan fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto, terkait ini. Dia meminta Utut mengingatkan seluruh kader PDI-P untuk kembali fokus bekerja.

Kendati demikian, kata Hasto, partainya tak akan menertibkan kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel itu.

"Ya karena tidak ada, gimana mau dibelokkan, mau diluruskan. Jadi sikap partai sangat jelas," kata dia.

Dewan Kopral

Para pendukung Ganjar Pranowo tak mau kalah. Merespons Dewan Kolonel, akan dibentuk Dewan Kopral.

Namun, berbeda dengan Dewan Kolonel yang diprakarsai oleh para kader PDI-P, Dewan Kopral diinisiasi oleh relawan pendukung Ganjar.

Tujuan pembentukan Dewan Kopral satu, mendorong pencapresan Ganjar pada Pemilu 2024.

Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, pihaknya serius terkait ini. Nantinya, Dewan Kopral bakal memiliki kepengurusan, tapi tidak seketat organisasi pada umumnya.

"Lagi dirumuskan. Tetapi strukturnya tidak gemuk seperti pada umumnya organisasi," kata Noel, sapaan akrab Immanuel, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

"Ketua Dewan Kopral, sekretaris Dewan Kopral, bendahara Dewan Kopral," jelas dia.

Menanggapi ini, Hasto bilang, Dewan Kopral juga hanya akan partainya anggap candaan politik seperti halnya Dewan Kolonel.

"Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," ucap Sekjen PDI-P itu.

Sementara, terkait ini, Ganjar Pranowo meminta semua pihak menahan diri. Dia berkata, ihwal pencapresan merupakan kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons," kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Kedua, yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan," ujar dia.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengajak seluruh jajaran partai berkolaborasi, bukan malah terbelah karena pencapresan ini.

"Saya kira semua relawan dari pendukung siapa pun akan kolaborasi, tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya, demokrasinya semakin dewasa," kata Ganjar.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/13023331/kata-puan-soal-dewan-kolonel-yang-mendukungnya-vs-dewan-kopral-pendukung

Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke