Salin Artikel

Bagaimana Jika Permohonan Pendaftaran Merek Ditolak?

Terdapat sejumlah alasan yang dapat menjadi penyebab penolakan tersebut.

Meski begitu, pemilik merek tetap dapat menempuh langkah-langkah untuk mengusahakan agar permohonan pendaftaran mereknya diterima.

Cara-cara ini tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah yang diambil jika permohonan merek ditolak

Ketentuan mengenai merek diatur dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut undang-undang ini, pihak yang mengalami penolakan permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan banding.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Proses banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek ini dikenakan biaya sesuai ketentuan yang ada.

Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak pemberitahuan penolakan.

Setelah itu, Komisi Banding Merek akan memberikan keputusan dalam waktu paling lama tiga bulan sejak permohonan banding diterima.

Jika permohonan banding dikabulkan, maka sertifikat merek tersebut akan diterbitkan.

Namun, apabila Komisi Banding Merek menolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan tersebut kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama tiga bulan.

Jika Pengadilan Niaga kembali menolak gugatan tersebut, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan kasasi.

Cara mengajukan banding atas penolakan merek

Cara mengajukan banding atas penolakan pendaftaran merek diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

Sebelum mendaftar, pemohon dapat menyiapkan syarat yang dibutukan, yakni:

  • salinan surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek;
  • bukti pembayaran permohonan banding; dan
  • surat kuasa jika permohonan banding diajukan oleh kuasa.

Setelah syarat siap, pemohon dapat mengikuti tahapan berikut:

  • Mengajukan permohonan banding merek kepada Komisi Banding Merek dengan mengisi formulir permohonan banding beserta syarat yang telah disiapkan;
  • Komisi Banding Merek akan melakukan pemeriksaan administrasi paling lama 30 hari sejak permohonan banding diterima;
  • Jika dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon tinggal menunggu jadwal persidangan;
  • Namun, jika terdapat kekurangan pada dokumen perysaratan, maka Komisi Banding akan memberitahukan secara tertulis untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lama dua bulan;
  • Jadwal sidang akan diumumkan melalui laman dgip.go.id dengan memilih menu “Komisi Banding Merek” lalu “Jadwal Persidangan Komisi Banding”;
  • Ketua Komisi Banding akan melakukan pemeriksaan substantif melalui persidangan yang dapat dilakukan secara online atau offline;
  • Keputusan Komisi Banding diberikan maksimal 90 hari sejak permohonan banding diterima.

Terdapat tiga jenis hasil keputusan Komisi Banding Merek, yakni mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak.

Referensi:

  • UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  • Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/02000031/bagaimana-jika-permohonan-pendaftaran-merek-ditolak-

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memudarnya Upaya Konsolidasi Demokrasi dan Semangat Antikorupsi

Memudarnya Upaya Konsolidasi Demokrasi dan Semangat Antikorupsi

Nasional
IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

Nasional
KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Nasional
KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

Nasional
Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Nasional
IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi  6.730.964

UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi 6.730.964

Nasional
Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Nasional
Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Nasional
Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Nasional
Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.