Kuasa Hukum Bharada E: Saya Tak Punya Waktu Ladeni Deolipa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Ronny Talapessy mengaku tidak bisa menghadiri panggilan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait gugatan perdata yang dilakukan mantan kuasa hukum kliennya karena masih mendampingi Bharada E.

Adapun Ronny, Bharada E dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto digugat secara perdata sebesar Rp 15 miliar oleh mantan kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara dan M Burhanuddin.

"Saya tidak hadir karena masih mendampingi Bharada RE dan saya tidak punya waktu meladeni eks pengacara itu," ujar Ronny, melalui keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Ia mengatakan, gugatan yang dilakukan dua mantan pengacara itu tidak harus dihadiri langsung oleh pihak tergugat.

"Saya dan Bharada E tidak punya kewajiban untuk hadir karena ini sidang perdata cukup diwakilkan tim pengacara," ucapnya.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan menjadwalkan panggilan terhadap Bharada E, Ronny Talapessy, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk hadir dalam sidang yang digelar hari ini

Diketahui, ketiganya digugat imbas dicabutnya kuasa pendampingan hukum terkait proses hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Panggil para tergugat," demikian informasi jadwal sidang yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan yang dikutip Rabu pagi.

Namun, belum diketahui apakah para pihak tergugat akan memenuhi panggilan sidang tersebut.

Berharap tak hadir

Dalam sidang sebelumnya, Deolipa menyinggung ketidakhadiran Bharada E, pengacara Ronny Talapessy, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Menurut Deolipa, ketidakhadiran para tergugat itu bukanlah sebuah masalah. Bahkan, ia berharap ketiganya tidak hadir sama sekali dalam persidangan tersebut.

"Sidang kedua, tergugat satu, dua, tiga tidak datang, kalau saya sih mudah-mudahan mereka enggak dateng sama sekali, supaya nanti putusan ini verstek," ujar Deolipa saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (14/7/2022).

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap ke persidangan setelah dipanggil dengan patut.

Apabila, tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Ketika putusan verstek ya udah kami menang. Ketika kami menang maka permohonan kami dikabulkan oleh majelis hakim keseluruhan," kata Deolipa.

"Artinya, kami tetap menjadi kuasa hukum dari Bharada Eliezer," ujarnya lagi.