Anggota DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Hanya Jerat Pelaku Tipikor

Oleh karena itu, Arsul menyebut nama dari bakal beleid itu adalah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

"Jadi, selain tipikor (tindak pidana korupsi) ini juga bisa dikenakan untuk tindak pidana yang lain," kata Arsul dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa tindak pidana yang bisa diatur dalam RUU ini adalah yang membawa kerugian pada negara.

Namun, kata Arsul, perlu digarisbawahi bahwa tindakan yang merugikan keuangan negara tidak hanya korupsi.

"Contoh, tindak pidana narkotika, itukan membawa kerugian kepada negara karena negara kan terpaksa kemudian harus ya melakukan rehabilitasi dan kemudian menyembuhkan para pengguna narkotika," katanya.

Selain narkotika, tindak pidana lainnya adalah penyelundupan.

Arsul menilai, penyelundupan juga merugikan negara karena semestinya ada bea masuk dan pajak impor yang dibayar.

"(Tapi) itu tidak (dibayar). Jadi, pertama jangan kemudian seolah-olah dikaitkan bahwa RUU perampasan aset tindak pidana ini hanya terkait dengan tipikor yang karena itulah kemudian timbul resistensi," tutur Waketum PPP ini.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengungkapkan, terdapat 81 RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas.

"Dari DPR 41, 28 yang masih tersisa, 7 DPD, 4 pemerintah. Itu usulan, tapi kan belum jadi putusan. Jadi satu hal yang masih dikaji," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Willy membeberkan empat RUU yang diusulkan pemerintah masuk Prolegnas.

Keempat RUU itu adalah perampasan aset terkait tindak pidana, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.