Salin Artikel

Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Tak Jujur, SBY Dinilai Mulai "Perang Terbuka" dengan Rezim Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat pernyataannya soal tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur.

Menurut Yunarto, Demokrat sedang memulai "perang terbuka" dengan rezim pemerintah kini.

"Buat saya ini laksana sebuah gong yang dipukul oleh Partai Demokrat untuk menyatakan perang terbuka secara politik dengan rezim Jokowi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Dugaan Yunarto ini bukan tanpa alasan. Sebabnya, pernyataan SBY disampaikan berdekatan dengan serangkaian kritik yang dilemparkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam momen Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat yang digelar Kamis (15/9/2022), AHY mengeklaim kepemimpinan Sang Ayah lebih baik dibanding rezim Jokowi dalam berbagai aspek.

Oleh karenanya, serangan yang disampaikan bapak-anak partai oposisi ini boleh jadi bertujuan untuk memulai "pertempuran" dengan pemerintahan kini.

"Inilah positioning politik yang memang diambil oleh mereka di 2024," ujar Yunarto.

Namun begitu, Yunarto menilai, pernyataan SBY juga bagian dari politik melankolis yang menjadi gaya dari Presiden ke-6 RI itu sejak dulu.

Sejak menjadi oposisi, kata Yunarto, SBY kerap membuat pernyataan dan sikap yang cenderung bernada muram dan terkesan dizalimi. Ini bertujuan untuk mendapat simpati publik.

"Ini memang gaya melankolis SBY yang sudah menjadi karakter pimpinannya," ujarnya.

Selama ini, Gubernur DKI Jakarta itu menjadi salah satu figur simbol kelompok yang berseberangan dengan Jokowi.

Belakangan, nama Anies digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai presiden. Dia disebut-sebut berpotensi diusung oleh Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Oleh karenanya, menurut Yunarto, tak menutup kemungkinan pernyataan SBY itu digulirkan sebagai sinyal dukungan Demokrat buat pecalonan Anies.

"Jadi mungkin saja ini sebuah kesamaan sikap yang mungkin saja berujung menjadi sebuah koalisi untuk mendukung Anies," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Karena adanya informasi tersebut, SBY mengatakan harus turun gunung.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

SBY menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.

Namun demikian, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/05500051/sebut-pemilu-2024-berpotensi-tak-jujur-sby-dinilai-mulai-perang-terbuka

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke