Lukas Enembe Belum Dijemput Paksa, KPK: Kita Tak Ingin Ada Pertumpahan Darah

Marwata menuturkan, pihaknya juga tak ingin memaksakan penjemputan paksa Enembe karena situasi di Papua tengah tidak kondusif.

“Kita lihat situasi (jemput paksa), enggak mungkin kan kita paksakan kalau situasinya seperti itu. Kita enggak ingin ada perumpahan darah atau kerusuhan sebagai akibat dari upaya yang kita lakukan,” kata Marwata di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Marwata juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan penyidik untuk kembali memanggil Enembe.

“Hari ini kita perintahkan supaya dipanggil lagi,” kata dia.

Bahkan, ada rencana aksi demonstrasi oleh kelompok yang menamakan diri sebagai "Koalisi Rakyat Papua".

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan jika masyarakat ingin menggelar aksi demonstrasi.

Namun, ia mengingatkan agar peserta aksi tetap menjaga ketertiban.

“Besok kalau memang mau demo, demolah dengan tertib, negara menjamin orang berdemo,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut bahwa situasi di Papua saat ini tengah memanas.

Untuk itu, Mahfud meminta aparat setempat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Papua.

“Pada aparat yang di sana juga supaya menjaga keamanan dan ketertiban supaya ada penjelasan masalah yang sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi,” jelas dia.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah menetapkan Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

“Penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah menyangkut tiga kepala daerah, Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, dan Gubernur LE (Lukas Enembe) itu adalah tindak lanjut dari informasi masyarakat," ujar Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/9/2022).