Mahfud Sebut Bjorka Sudah Teridentifikasi, Polri: Tim Gabungan Masih Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengatakan, tim gabungan terpadu yang melakukan pengusutan terkait hacker Bjorka masih terus bekerja.

Hal ini merespons soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa hacker Bjorka sudah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

“Tim gabungan masih bekerja,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (14/9/2022).

Adapun Direktorat Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ikut tergabung dalam tim terpadu yang dibuat pemerintah untuk mengusut soal hacker Bjorka.

Menurut Dedi, pihaknya akan memberikan informasi lanjutan jika sudah ada informasi dari Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim.

“Menunggu update-nya dari Dirtipisiber juga,” ucapnya.

Informasi yang disampaikan Mahfud itu merupakan hasil rapat Mahfud bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (14/9/2022) pagi.

Bahkan, Mahfud menyampaikan, pemerintah telah mengetahui posisi Bjorka.

Meski demikian, Mahfud menyampaikan bahwa BIN dan Polri belum bisa mengumumkan identitas Bjorka ke publik.

“Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Diketahui hacker Bjorka belakangan ini melakukan serangan siber ke sejumlah situs pemerintah.

Hingga kini, hacker Bjorka diduga telah meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, data pejabat negara dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Secara terpisah, Kepala Sekretariat Heru Budi Hartono menyatakan, tidak ada satu pun dokumen surat menyurat Presiden Jokowi yang diretas.

Namun demikian, ia menegaskan, segala tindakan peretasan adalah perbuatan melanggar hukum dan ia meyakini aparat bakal menyelesaikan masalah ini.

"Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum. Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," ujar dia.