Pj Sekda Pemalang Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Slamet Masduki, mencabut gugatan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gugatan itu sebelumnya terigestrasi dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Agustus 2022.

"Perkara itu sudah dicabut," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Haruno, kepada Kompas.com, Rabu (14/9/2022).

Haruno menjelaskan, pencabutan gugatan tersebut telah ditetapkan pada sidang perdananya, Rabu (7/9/2022) lalu.

Menurutnya, Pj Sekda Pemalang itu mengajukan surat pencabutan gugatan terhadap KPK kepada hakim tunggal Sri Wahyuni Batubara.

"Ada permintaan untuk dicabut kepada hakim yang menyidangkan," jelas Haruno.

Adapun Slamet diamankan bersama 33 orang lainnya, termasuk bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dalam kegiatan tangkap tangan oleh tim penindakan KPK pada Kamis (11/8/2022).

Dilansir dari Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Pj Sekda Pemalang itu mengajukan gugatan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitumnya, Slamet meminta hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan menerima permohonan gugatan tersebut untuk seluruhnya.

Hakim juga diminta menyatakan tindakan KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam penangkapan dan penetapan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-30/Lid.02.00/22/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-31/Lid.02.00/22/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022,sebagai dasar pemeriksaan adalah tidak sah dan batal demi hukum," demikian bunyi petitum itu.

Slamet juga meminta hakim menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh lembaga antikorupsi itu yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas dirinya.

Hakim diminta Pj Sekda Pemalang itu memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadapnya, memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan," demikian petitum itu.

"Dan apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," isi petitum tersebut.

Sebelum terjaring tangkap tangan KPK, Mukti Agung Wibowo sempat berpesan kepada Slamet Masduki.

Adapun Slamet yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang dilantik menjadi Penjabat (PJ) Sekertaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu sore (10/8/2022).

Jabatan Sekda Pemalang sempat kosong setelah Sekda sebelumnya, Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (aparat pengawasan intern pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan. Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ujar dia selepas pelantikan.

Sehari setelah dilantik, Plt Sekda juga ikut ditangkap oleh KPK bersama Bupati Pemalang.

Dari tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai dalam pecahan rupiah senilai Rp 136 juta, tabungan Bank Mandiri berisi sekitar Rp 4 miliar, dan slip setor tunai Rp 400 juta, dan ATM atas nama Adi Jamal Widodo.