Salin Artikel

Komnas HAM Sebut Panglima TNI Pusing karena Anggotanya Terlibat Kasus Kekerasan di Papua

Taufan Damanik mengatakan, Andika Perkasa sebenarnya ingin agar peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI tak lagi terulang.

"Saya pernah berdiskusi dengan Panglima TNI. Pak Panglima juga sebetulnya pusing dengan hal itu (kekerasan yang dilakukan anggota TNI di Papua). Dia juga berusaha mengatasi hal itu," kata Taufan saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Rabu (7/9/2022).

Namun, Taufan Damanik tidak menceritakan lebih lanjut diskusinya dengan Panglima TNI.

Ia hanya memberikan bocoran bahwa Panglima Andika sudah melakukan banyak upaya agar kekerasan oleh anggota TNI di Papua tak lagi terulang.

"Lebih baik tanya beliau, tapi saya percaya bahwa ada upaya-upaya untuk mengatasi itu (kekerasan agar tidak terulang)," papar Taufan.

Kekerasan dilakukan aparat TNI di Papua terus berulang

Diketahui, ini bukan kali pertama kekerasan dilakukan aparat TNI di Papua.

Catatan Front Mahasiswa Papua setidaknya sudah ada tiga kekerasan yang diduga dilakukan aparat TNI kepada masyarakat sipil Papua dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Kekerasan tersebut tidak hanya menyebabkan luka-luka, tetapi juga korban jiwa.

Pada 22 Agustus 2022 diketahui terjadi peristiwa pembunuhan empat orang warga sipil dengan cara dimutilasi di Mimika.

Berselang beberapa hari, tepatnya 29 Agustus 2022 terjadi penganiayaan terhadap tiga warga sipil di Kelurahan Bade, Kecamatan Edera, Kabupaten Mappi, Papua.

Peristiwa yang diduga didalangi sejumlah anggota TNI itu menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka serius.

Ketua Front Mahasiswa Papua Rudi Kogoya mengatakan, informasi kasus ketiga baru saja mereka terima Selasa (6/9/2022) malam yang terjadi di Paniai.

"Yang saya lihat kepalanya bolong, kami belum tahu apakah penyiksaan atau penembakan. Kemungkinan dilakukan aparat TNI juga," ucap Rudi, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/17303941/komnas-ham-sebut-panglima-tni-pusing-karena-anggotanya-terlibat-kasus

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke