Komnas HAM Selidiki Kasus Mutilasi di Mimika yang Melibatkan Anggota TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bergerak menyelidiki kasus mutilasi empat warga sipil yang terjadi di Mimika, Papua, 22 Agustus 2022.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Komnas HAM sudah bergerak turun ke lapangan untuk melakukan investigasi kasus tersebut.

"Terkait kasus mutilasi, tim Komnas HAM yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Jayapura) sudah turun kelapangan, sudah melakukan investigasi, walaupun belum selesai," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2022).

Taufan menjelaskan, Komnas HAM akan mendampingi proses penyelidikan kasus mutilasi itu secara langsung.

Komnas HAM, kata Taufan, akan mengutus Komisioner bidang Penyelidikan M Choirul Anam agar kasus tersebut bisa terungkap dengan transparan.

"Malam ini kami mengutus saudara Choirul Anam untuk memperkuat tim yang sekarang sedang bekerja di Papua," ucap dia.

Untuk mengawal proses investigasi, Taufan meminta seluruh masyarakat Papua bisa mendukung Komnas HAM.

Di depan masa aksi Front Mahasiswa Papua, Taufan mengatakan, pihaknya butuh dukungan masyarakat Papua untuk memperkuat advokasi dari Komnas HAM.

"Kalau kami perlu saudara-saudara, suara kalian untuk memperkuat advokasi kami, kami minta saudara-saudara juga menyuarakan itu," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Polisi Militer TNI Angkatan Darat melakukan penahanan sementara terhadap enam prajurit yang menjadi tersangka dugaan kasus mutilasi terhadap empat warga di Mimika, Papua.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Tatang Subarna menjelaskan, alasan dilakukannya penahanan sementara tak lain untuk memudahkan kepentingan pemeriksaan dan penyidikan.

"Saat ini para tersangka ditahan di ruang tahanan Subdenpom XVII/C Mimika terhitung mulai hari Senin tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2022," ujar Tatang dalam keterangan tertulis, Selasa (30/8/2022).

Tatang menegaskan bahwa TNI AD akan serius mengungkap tuntas serta memberikan sanksi tegas dan berat terhadap para pelaku.

"(Penerapan sanksi) sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” imbuh dia.

Tersangka sejauh ini, penyidik Polisi Militer TNI AD telah menetapkan enam prajurit sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dua dari enam tersangka merupakan seorang perwira infanteri berinisial Mayor Inf HF dan Kapten Inf DK.

Sementara sisanya berinisial Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu R. Sedangkan, empat tersangka dari kalangan sipil yakni APL alias J, DU, R, dan RMH.

Untuk tersangka kalangan sipil ditangani pihak kepolisian.