Salin Artikel

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Dinilai Dapat Mengancam Elektoral Partai

Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022), memutuskan mengganti Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP.

Suharso digantikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.

“Jika mitigasi tidak segera dilakukan, pelemahan sel-sel politik PPP mengancam tidak optimalnya mesin politik partai,” tutur Achmad Khoirul Umam dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Dalam pandangannya, PPP harus segera membangun konsolidasi yang solid agar tidak kehilangan konstituen.

Menurut Umam, apabila konsolidasi itu segera dilakukan, maka penurunan perolehan suara di Pemilu 2024 akan sangat mungkin terjadi.

“Ancaman degradasi parliamentary Threshold (PT) 4 persen akan membayangi PPP,” ujarnya.

“Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” kata Umam menambahkan.

Ahmad Khoirul Umam juga menjelaskan, belum satu suaranya pemberhentian Suharso dapat berdampak pada dua hal.

Pertama, memengaruhi proses verifikasi partai politik yang tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bisa jadi, kata Umam, pengganti Suharso Monoarfa tak sepaham dengan keputusan politik terkait KIB.

“Dari pada di KIB sekadar menjadi pelengkap saja, maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam,” katanya.

Terkait pelengseran Suharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan tidak ada perpecahan di tubuh partai berlambang Kabah tersebut.

Arsul Sani mengklaim bahwa Suharso Monoarfa telah mengetahui jika hendak diganti.

Bahkan, Arsul mengungkapkan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan usulan 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang hadir dalam Mukernas PPP.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/05/23072291/pemberhentian-suharso-monoarfa-dari-ketum-ppp-dinilai-dapat-mengancam

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke