Demokrat Tak Lihat Upaya Pemerintah Berhemat Sebelum Naikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disampaikan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap banyak hal.

"Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat," ujar Herzaky melalui keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022).

Herzaky menilai, dampak kenaikan harga BBM akan membuat hidup rakyat lebih sulit dan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.

Kenaikan harga BBM, ujar dia, juga bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat.

"Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat," kata Herzaky.

"Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah," ucapnya.

Demokrat pun mempertanyakan alasan pemerintah menaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang sedang turun.

Apalagi, kata Herzaky, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia belum pulih setelah dilanda pandemi Covid-19.

"Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang ke mana?" kata dia.

Sebelumnya diberitakan, ada tiga jenis BBM yang harganya dinaikkan oleh pemerintah yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dengan kenaikan ini, sebagian subsidi BBM bakal dialihkan untuk 3 jenis bantuan sosial (bansos).

Pemerintah menilai, pengalihan sebagian anggaran menjadi bansos agar subsidi yang dikucurkan bisa tepat sasaran.

"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Pilihan terakhir

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan menggunakan subsidi dari uang negara.

Akan tetapi, tak dapat dipungkiri, hal itu berimbas pada meningkatnya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Pada 2022 saja, anggarannya telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tuturnya.