Ombudsman Minta Pemerintah Tak Naikkan Harga Pertalite, Sebut Inflasi Bisa Capai 0,97 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pemerintah mengurungkan wacana menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan berdasarkan kajian cepat yang dilakukan Ombudsman, mayoritas pembeli di SPBU merupakan pengguna Pertalite dan Solar dengan angka di atas 70 persen.

“Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah pilihan yang tepat dan bijak saat ini,” kata hery dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Kamis (25/8/2022).

Sebagai informasi, Ombudsman melakukan kajian cepat terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi, salah satunya dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Survei dilakukan dengan mewawancarai 781 responden di 66 SPBU yang tersebar di 31 provinsi. Responden hanya diambil dari SPBU yang menerapkan MyPertamina.

Ombudsman juga hanya memilih pengendara mobil pribadi di bawah 1.500 cc, motor di bawah 250 cc, pengendara angkutan barang, dan angkutan umum.

Survei dilakukan pada 8-12 Agustus dengan metode purposive random sampling.

Hery mengatakan, kenaikan harga BBM akan menyulut keresahan masyarakat. Jumlah pengguna Pertalite dan Solar yang mendominasi konsumen SPBU juga penting diperhatikan.

Pihaknya memprediksi jika harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, akan terjadi inflasi hingga 0,97 persen.

“Oleh karena itu pemerintah diminta tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujar Hery.

Di sisi lain, temuan Ombudsman menyimpulkan bahwa mayoritas pembeli di SPBU merupakan masyarakat menengah bawah.

Sebanyak 82 persen dari seluruh responden memiliki penghasilan kurang dari Rp 500 ribu hingga Rp 4,5 juta.

“Responden konsumen SPBU didominasi oleh golongan masyarakat menengah ke bawah,” ujar Hery.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan membuka peluang menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang merancang skema menyesuaikan harga guna mengurangi beban subsidi.

Menurut Luhut, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 502 triliun. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, tanggungan tersebut bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun nanti.

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).