Salin Artikel

Resmikan Kantor Baru Ke-100 PDI-P, Megawati: Masih Kurang!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan 19 kantor baru partai, menggenapi jumlah kantor partai yang kini mencapai 100 unit di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Mega, jumlah kantor partai yang ada saat ini masih kurang. Sehingga, ia meminta, agar kader PDI-P terus berupaya membangun kantor partai di wilayah masing-masing.

“Saya sudah teken prasasti 19 kantor partai baru dan ini adalah yang keenam kalinya dilakukan," kata Megawati di hadapan anggotanya yang hadir secara fisik dan daring, Rabu.

"Alhamdulilah, dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, alhamdulilah dengan 6 tahap, kita sudah ada kantor partai baru sebanyak 100. Itu masih kurang,” imbuhnya.

Megawati menambahkan, partai politik seharusnya menjadi alat perjuangan untuk mengorganisasi rakyat. Oleh karenanya, ia berharap jumlah kantor baru partainya bisa semakin bertambah.

“Karena kantor partai itu, bukan sekedar kantor, tetapi juga rumah rakyat, untuk berkomunikasi dengan rakyat, mendengarkan kehendaknya, apa yang diinginkan, lalu berjuang untuk mereka,” tegas Megawati.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto merinci bahwa sebaran 100 kantor baru partai berlogo banteng ini terdapat 10 unit di tingkat provinsi (DPD), 83 unit di tingkat kabupaten/kota atau DPC, dan 7 unit di tingkat kecamatan (PAC).

Ia juga menambahkan, terdapat 4 wisma dan sekolah partai dan 7 monumen Bung Karno.

"Yang paling banyak membangun adalah DPD PDI-P Jawa Tengah dengan 20 kantor dan DPD PDI-P Jawa Timur dengan 12 kantor," kata dia di kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu.

“Kantor partai ini menjadi pusat pergerakan kita,” pungkas Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/24/16101871/resmikan-kantor-baru-ke-100-pdi-p-megawati-masih-kurang

Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke