PDI-P Usul Presiden Ambil Tindakan Tegas pada Menteri yang Tak Berprestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali merebak, menandakan Presiden merasa perlu melakukan peningkatan kinerja pemerintahan.

Ia pun kemudian menyinggung perlu adanya evaluasi presiden terhadap kinerja para menteri kabinet.

"Dalam hal evaluasi presiden, menteri tidak berprestasi, PDI-P mengusulkan presiden mengambil suatu tindakan yang tegas," kata Hasto ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).

Hasto tak menjelaskan tindakan tegas yang harus dilakukan Jokowi bagi menteri yang tidak berprestasi itu.

Akan tetapi, ia mengingatkan agar para menteri di kabinet Jokowi sadar dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi ancaman krisis global.

Ancaman itu, khususnya di bidang ekonomi, yang akan berdampak kepada rakyat miskin.

"Sehingga seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis karena tekanan-tekanan global ini dan dampak pandemi yang belum selesai, untuk bekerja sebaik mungkin," jelasnya.

Terkait isu reshuffle yang belakangan menguat, Hasto mengatakan, hal tersebut ditujukan untuk pelantikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pengganti Tjahjo Kumolo.

Hasto mengatakan, nama pengganti Tjahjo telah diajukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Presiden Jokowi.

"Ya ada beberapa nama (kader PDI-P), ya. (Totalnya) Lebih dari satu," ucap Hasto.

Ia enggan menjawab ketika ditanya siapa saja kader yang diajukan ke Jokowi.

Menurut dia, publik hanya tinggal menunggu Jokowi mengumumkan nama yang dimaksud.

"Dulu yang diharapkan, sesuai tradisi kultural bangsa kita adalah penggantian itu setelah 40 hari wafatnya mas Tjahjo dan itu sudah terpenuhi. Dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti pak Tjahjo," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, perombakan kabinet masih memungkinkan untuk dilakukan kembali.

Menurut Presiden, hal itu merujuk pada kondisi perubahan dunia yang serba mendadak akhir-akhir ini.

Dengan demikian, Presiden menekankan diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menteri.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," ujar Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik maka akan dilakukan.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," tambahnya.