Salin Artikel

Menkes: Antibodi Warga terhadap Covid-19 Tinggi, tetapi Ujiannya 6 Bulan Lagi

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai soal potensi penurunan antibodi tersebut pada enam bulan ke depan.

Sehingga menurutnya, ujian bagi kadar antibodi yang saat ini sudah baik akan terjadi sekitar enam bulan lagi.

Menkes menjelaskan, kombinasi antara vaksinasi pada November 2021 hingga Januari 2022 dan infeksi pada Februari dan Maret 2022 membuat antibodi masyarakat pada Juni hingga Agustus 2022 relatif tinggi.

"Sehingga boleh dibilang saat gelombang BA4 BA5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya," ujar Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo yang membahas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2022).

"Nah sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi. Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 BA.5 dengan sangat baik. Sekarang ujiannya enam bulan lagi sekitar bulan Januari Februari, Maret 2023," jelasnya.

Sehingga apabila benar-benar menjaga penularan Covid-19 tetap landai seperti sekarang ini, Budi menyebutkan Indonesia telah mampu menangani pandemi selama 12 bulan berturut-turut.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menjaga level imunitas masyarakat setinggi saat ini, yakni 98,5 persen.

Namun, menurut Budi, untuk mempertahankan agar level antibodi masyarakat tetap tinggi hingga enam bulan mendatang ada tantangan tersendiri.

"Tantangannya kita (antibodi dari) vaksinasinya sudah menurun dan tidak ada infeksi sekarang (infeksi varian Omicron pada awal 2022). Beda dengan kemarin Februrai kita ada infeksi tinggi, itu kan memberikan perlindungan imunitas juga," tutur Budi.

"Sehingga tadi kita diskusi, dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya di akhir tahun kita akan melakukan vaksinasi terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah," ungkapnya.

Adapun, sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut Kemenkes akan melakukan sero survei terlebih dahulu.

Tujuannya untuk melihat lagi daerah-daerah mana yang masyarakatnya sudah menurun kadar imunitasnya.

Selain itu, sero survei juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun.

Saat ditanya lebih lanjut soal program vaksinasi ini, Budi menjelaskan jika Kemenkes mengistilahkannya sebagai vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan imunitas populasi dalam menghadapi potensi gelombang berikutnya.

"Nanti kita akan sangat selektif memilih daerah-daerah yang memang imunitasnya rendah. Karena sebelumnya kita akan melakukan sero survei dulu," ungkap Budi.

Dia menambahkan, kebijakan vaksinasi kembali ini dipilih karena hasil riset sudah menunjukkan penyebab penularan Covid-19 di Indonesia saat ini cukup landai.

"Karena memang ya tinggi sekali ya imunitas populasi masyararakat Indonesia. Jadi 98,5 persen masyarakat sudah memiliki kadar proteksi 2.000 unit/mili liter," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, hasil survei serologi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan tim pandemi Covid-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyebutkan, sebanyak 98,5 persen proporsi penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap Sars Cov-2 penyebab Covid-19 pada Juli 2022.

Porsi antibodi ini meningkat dari 87,8 persen saat survei serologi dilakukan pada Desember 2021.

"Hasil sero-survei menunjukkan ada peningkatan proporsi penduduk yang punya antibodi Sars Cov-2 dari 87,8 persen di bulan Desember 2021 menjadi 98,5 persen pada Juli 2022," kata peneliti FKM UI, Iwan Ariawan saat mengungkapkan survei serologi ketiga, Kamis (11/8/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/16322511/menkes-antibodi-warga-terhadap-covid-19-tinggi-tetapi-ujiannya-6-bulan-lagi

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke