Jokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Sebesar Rp 608,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran pendidikan 2023 direncanakan sebesar Rp 608,3 triliun.

Jokowi menekankan anggaran tersebut difungsikan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) masa depan.

"Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun," ujar Jokowi dalam pidatonya mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tegasnya.

Kepala Negara mengungkapkan, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia akan ditekankan pada lima hal.

Kelimanya yaitu, peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Kemudian, penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur direncanakan sebesar Rp 392 triliun.

"Yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK," kata Jokowi.

"Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi dari sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," tambahnya.