Salin Artikel

Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo mengaku belum memutuskan nama yang akan dipilih sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pengganti Tjahjo Kumolo.

Jabatan Menpan RB definitif sudah lebih dari satu bulan kosong setelah Tjahjo meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

"Belum," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Jokowi memberi jawaban yang sama saat ditanya kapan ia akan melantik Menpan RB yang baru.

Sementara itu, saat ditanya soal nama-nama yang ia kantongi sebagai kandidat Menpan RB, Jokowi menjawab dengan kalimat canda.

"Kantong kan sudah penuh," ujar Jokowi dengan nada bercanda.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut nama calon Menpan RB pengganti Tjahjo hampir mengerucut.

Ia menyebutkan, Jokowi akan membahas nama tersebut dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Namanya, sebenarnya sudah hampir mengerucut, tapi nanti akan dibahas Presiden dengan Ibu Mega," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022). 

Pramono menuturkan, meski memiliki hak prerogatif dalam menetapkan menteri, Jokowi akan tetap meminta masukan dari Megawati karena posisi Menpan-RB sebelumnya diisi kader PDI-P.

"Sopan santun dalam kabinet kan seperti itu. Jadi sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden mendapatkan masukan dari ketua-ketua umum partai dan ini biasa dilakukan kalau ada reshuffle kabinet," ujar dia.

Adapun saat ini Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menpan RB hingga adanya Menpan RB definitif.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/12/18175781/jokowi-belum-putuskan-nama-menpan-rb-pengganti-tjahjo-kumolo

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke