Salin Artikel

Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Adapun Partai Gerindra dan PKB telah sepakat membentuk koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Saya pikir hal (pencapresan) itu nanti akan kita tentukan bersama, karena salah satu poin deklarasi itu adalah calon presiden dan calon wakil presiden kemudian disepakati bersama-sama,” tutur Dasco dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).

Dalam waktu dekat, kedua partai ini akan melakukan penandatanganan piagam deklarasi koalisi. Menurut rencana, proses tersebut bakal berlangsung Sabtu (13/8/2022).

Dengan demikian, pencalonan presiden untuk koalisi tersebut bakal dibahas kemudian.

Di sisi lain, Dasco menyampaikan bahwa PKB juga punya hak untuk mencalonkan calon wakil presiden (cawapres) pada koalisi ini.

“Ya tentunya sebagai partai koalisi, PKB boleh mengusulkan nama untuk calon wakil presiden,” katanya.

Lebih jauh, Dasco mengatakan, saat ini ada partai lain yang tertarik bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKB. Namun, Dasco menyatakan ingin fokus lebih dulu pada deklarasi koalisi dengan PKB, besok.

“Kami masih perlu waktu untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan, kami putuskan bahwa nanti setelah deklarasi dengan PKB baru kemudian kami akan mengadakan komunikasi dengan partai tersebut,” ujarnya.

Perlu diketahui, salah satu agenda Rapimnas Partai Gerindra adalah menyampaikan dukungan seluruh kader partai agar Prabowo kembali maju sebagai capres.

Setelah itu, para kader akan mendengarkan jawaban dari Prabowo terkait dukungan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, dalam jajak pendapat berbagai lembaga survei menunjukan elektabilitas Prabowo sebagai capres berada di peringkat tiga besar.

Elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dicalonkan menjadi capres pada Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/12/15581581/gerindra-bakal-ajak-pkb-berembuk-saat-prabowo-sudah-putuskan-jadi-capres

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke