Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima mengatakan, hilirisasi sektor perkebunan sawit di Aceh perlu dilakukan tidak hanya untuk pabrik crude palm oil (CPO), tapi juga pabrik minyak goreng.

Dia menyebutkan, kontribusi produksi minyak goreng atau minyak curah secara nasional Aceh baru mencapai 4 persen dari kebutuhan nasional.

Untuk itu, dia meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan Nusantara atau PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memberdayakan asetnya di Aceh.

Aria menilai, pemberdayaan itu juga dapat melibatkan wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara untuk membangun minyak goreng di Banda Aceh.

"Saya kira tepat keputusan untuk membuat pabrik minyak goreng di Banda Aceh dan sekaligus juga memberi kontribusi terhadap aspek pertumbuhan industri di sektor perkebunan," kata Aria, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (10/8/2022).

Dia mengatakan itu usai memimpin pertemuan dengan beberapa stakeholders dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditas nasional, infrastruktur dan peningkatan konektivitas jalan tol, Banda Aceh, Selasa (9/8/2022).

Arie menekankan, pemberdayaan aset minyak sawit perlu dilakukan agar lebih produktif dari aspek hulu.

“Kami ingin produktivitas sawit betul-betul diperhatikan, sejauh mana sawit-sawit yang ada di sini mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional,” ujarnya.

Dia pun berharap, hilirisasi menjadi satu satu skala prioritas PTPN untuk membuat pabrik minyak goreng, khususnya minyak goreng curah.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menyatakan, pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu program yang harus dioptimalkan di Aceh.

Sebab, sawit dan karet di Aceh merupakan komoditas utama yang memberikan kontribusi cukup baik dalam kepentingan Aceh maupun dalam skala nasional.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun menyoroti kinerja PTPN I yang terus merugi meski luas lahan sawitnya berjumlah 23.000 hektar.

Menurutnya, ada kesalahan dalam sistem manajemen PTPN. Oleh karenanya, dia meminta pihak PTPN I mencari tahu apa penyebab kerugian mereka.

"Bagaimana manajemen mereka ini. Saya lihat dan saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi maupun administrasinya karena perbandingannya adalah swasta,” sebutnya.

Rudi mencontohkan, perusahaan swasta mempunyai lahan 10-100 hektar, tapi mereka untung.

“Kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23.000 hektar kok rugi? Nah itu yang kami soroti dan kami minta jawaban, tapi mungkin mereka berikan secara tertulis nanti, ya," tuturnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan itu, Eselon I Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda, serta Direktur Utama PT PTPN III (Persero) (Holding).

Kemudian ada Direktur Utama PT PTPN I, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), dan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.