Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

“Telah melakukan pemblokiran terhadap seluruh rekening operasional perusahaan PT Duta Palma Group,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

Ketut menyebutkan, pembokiran rekening tersebut dilakukan terhadap anak perusahaan PT Duta Palma Group.

Namun, masih belum dijelaskan berapa nominal uang yang diblokir dalam rekening tersebut.

Menurut dia, ada 5 perusahaan yang rekeningnya diblokir, yakni PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani.

Dalam kasus ini, ditetapkan dua tersangka, yakni pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi (SD) dan Raja Thamsir Rachman (RTR) selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008.

Kedua tersangka itu tidak ditahan. Sebab, tersangka Raja sedang menjalani pidana terkait perkara lain di Lapas Pekanbaru.

Sementara itu, tersangka Surya masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

Ketut mengatakan, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 23 aset tanah dan bangunan terkait PT Duta Palma Group.

Sebanyak delapan di antaranya merupakan aset lahan perkebunan sawit.

Adapun Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa kerugian perekonomian negara akibat kasus korupsi tersebut ditaksir mencapai Rp 78 triliun.

Jaksa Agung juga mengungkapkan, tersangka Raja Thamsir Rachman pernah secara melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan milik PT Duta Palma Group.

Kelima perusahaan yang dimaksudkannya itu yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Sementara itu, Burhanuddin menyebutkan, Surya Darmadi mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

Bahkan, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

"Telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara," kata Burhanuddin.