Salin Artikel

Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan seorang pendeta diperiksa terkait dugaan aliran dana buron kasus dugaan korupsi sekaligus Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (RHP).

Mereka adalah Kristisius Pagawak dan Andreas Konstan Pagawak. Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan keduanya telah diperiksa sebagai saksi pada Jumat (5/8/2022) pekan lalu.

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penggunaan aliran sejumlah uang oleh tersangka RHP," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

KPK menduga aliran dana tersebut digunakan Ricky untuk membeli beberapa aset bernilai ekonomis seperti apartemen dan kendaraan bermotor.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut.

"Sekaligus melalui para saksi, juga dilakukan penyitaan," tutur Ali.

Ricky Ham Pagawak diduga menerima suap dan gratifkasi terkait proyek di Mamberamo Tengah. Namun, saat hendak dijemput paksa penyidik, Ricky diduga melarikan diri ke Papua Nugini.

KPK menduga Ricky dibantu oknum TNI Angkatan Darat (AD). Sementara, oknum polisi yang membantu Ricky kabur sudah menyerahkan diri.

KPK mengaku telah meminta bantuan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk menghadirkan oknum TNI AD tersebut ke penyidik.

Namun, hingga saat ini TNI AD belum juga menyampaikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum tersebut.

Dalam perkara ini KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa aset milik Ricky. Sebanyak dua di antara saksi itu adalah presenter televisi swasta Brigita Purnawati Manohara dan pemenang Indonesian Idol 2014 Nowela Elisabet Mikelia Auparay.

KPK menetapkan Ricky sebagai buron pada 15 Juli. Surat penetapan daftar pencarian orang (DPO) ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/12343101/usut-aliran-dana-bupati-ricky-ham-pagawak-kpk-periksa-karyawan-bumd-dan

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke