Salin Artikel

Anis Matta Yakin Partai Gelora Lolos "Parliamentary Threshold" pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menargetkan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta seusai mendaftarkan partainya sebagai calon peserta pemilu di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Minggu (7/8/2022).

"Target kami pada pemilu 2024 yang akan datang adalah lolos threshold empat persen Insya Allah. Kami yakin bahwa Insya Allah angka itu bisa kita lewati pada pemilu 2024 yang akan datang," kata Anis.

Parliamentary threshold merupakan syarat minimal persentase perolehan suara partai politik dari total suara sah untuk penentuan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anis pun berharap, KPU menyatakan berkas yang diserahkan Partai Gelora sebagai calon peserta pemilu lengkap lengkap.

Dengan demikian, kata dia, partainya bisa bekerja keras guna memenuhi target ambang batas dan kadernya memiliki kursi di DPR.

"Dengan semua idealisme kami, saya sadar betul bahwa kita harus bekerja secara realistis," kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Saat pendaftaran calon peserta pemilu, Anis Matta datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dan sejumlah pengurus partai pada pukul 09.50 WIB.

Kedatangan rombongan pimpinan Partai Gelora ini disambut antusias oleh ratusan simpatisan yang mengenakan seragam dan kaos partai berwarna biru.

Selain Anis Matta dan Fahri Hamzah, ada pula Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Kemudian tampak sejumlah kader partai antara lain, Deddy Mizwar, Dedi "Miing" Gumelar, dan Ratih Sanggarwati.

“Yang sudah move on, pindah ke Gelora,” ucap Anis.

Saat ini sudah ada 9 parpol yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Persatuan (PKP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bindang (PBB).

Kemudian, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Demokrat.

Sedangkan empat partai lainnya, yakni Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) belum melengkapi dokumen pendaftaran.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/12472831/anis-matta-yakin-partai-gelora-lolos-parliamentary-threshold-pada-pemilu

Terkini Lainnya

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke