Menkes: Wapres Soroti Persoalan Data dalam Penanganan "Stunting"

"Jadi memang kita dikasih target untuk (prevalensi stunting) turun dari 24,4 persen ke 14 persen. Nah yang pertama tadi diputuskan oleh Bapak Wapres adalah perhitungan datanya seperti apa," kata Budi dalam keterangan pers usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Budi menyampaikan, selama ini Indonesia mengukur angka stunting menggunakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan selama dua tahun sekali.

Sementara itu, beberapa daerah juga sudah memasukkan data yang bersifat by name by address melalui aplikasi e-PPPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

"Jadi ada perbedaaan antara data survei dengan data langsung," kata Budi.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendiskusikan supaya daerah-daerah yang sudah menyetorkan lebih dari 95 persen data ke aplikasi e-PPGBM tidak perlu lagi melakukan survei.

Namun, survei tetap dilakukan di daerah-daerah yang tak terjangkau internet dan tingkat masukan datanya masih rendah.

"Dengan demikian kualitas datanya jadi lebih bagus," ujar Budi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, idealnya pendataan dapat dilakukan oleh pos layanan terpadu (posyandu) dengan melakukan sensus kepada semua ibu hamil dan bayi di daerahnya.

"Sayangnya kan tidak semua posyandu bisa meng-coverage seluruh ibu hamil dan bayi di tempat itu," kata Muhadjir.

"Kalau mereka bisa meng-coverage di atas 90 persen seluruh Indonesia maka sebetulnya bisa dipasitkan ini data yang lebih bagus," kata dia.

Sebelumnya, Ma'ruf mengingatkan bahwa menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2024 sesuai target pemerintah merupakan tantangan bersama.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat kerja percepatan penanganan stunting di 12 provinsi prioritas yang diikuti para perwakilan kepala daerah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, ini tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Ma'ruf.

Ia menyebutkan, ada 12 provinsi yang menjadi fokus percepatan penurunan stunting oleh pemerintah, terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak.

Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.

"Intervensi di 12 provinsi ini akan menyasar lebih dari 60 persen anak balita," ujar Ma'ruf.