Dana Operasional Belum Cair Rp 3,3 Triliun, Ketua KPU Ungkap Dampaknya

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membeberkan ada sejumlah kebutuhan KPU yang dialokasikan dari anggaran itu.

Kebutuhan itu meliputi biaya untuk keperluan pengadaan kantor hingga sarana mobilitas di daerah.

"Pengalaman kita yang sudah-sudah itu kan, sudah lama banget KPU tidak menganggarkan yang namanya anggaran untuk mobilitas ini," ujar Hasyim kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Ia melanjutkan, anggaran mobilitas untuk para petugas KPU di daerah ini menggunakan skema sewa.

Sebagai contoh, kebutuhan ini diperlukan untuk proses verifikasi faktual guna menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024.

"Kalau kira-kira perlu mobilitas, tapi kalau anggarannya belum cair itu, jangankan jalan, mobilnya pun enggak ada," tambahnya.

Dalam hal pengadaan kantor, Hasyim menjelaskan, tak sedikit kantor-kantor KPU di daerah yang bukan milik sendiri melainkan sewa atau pinjam pakai dari pemerintah setempat.

Itu pun, tidak seluruhnya dianggap memadai untuk menunjang kerja-kerja KPU.

"Teman-teman bisa mengecek, ada juga beberapa tempat, sehabis pilkada lalu incumbent-nya kalah, kantornya ditarik. Situasi seperti ini kita harus mengantisipasi," ucap Hasyim.

"Belum lagi kalau karena situasi geografis kita, musim penghujan, angin, beberapa tempat misalkan sering kebanjiran, kemudian runtuh, kalau kita tidak ada kesediaan dana untuk ini, terus kita mau noleh ke mana? Padahal sumber biayanya itu dari APBN," jelasnya.

Hasyim mengaku, dengan sedikitnya anggaran yang sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan maka pihaknya akan menghitung ulang alokasi anggaran untuk operasional dan sarana-prasarana tersebut.