Upaya Hapus Kemiskinan Ekstrem, Wapres: Warga yang Berhak Diusahakan Dapat Bansos

Upaya itu dalam rangka menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pemerintah, kata dia, sedang memperbaharui data masyarakat penerima bansos. 

"Semua yang berhak itu, diusahakan untuk dapat," kata Ma'ruf usai memimpin rapat pleno terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Ma'ruf menuturkan, untuk penyaluran bansos, pemerintah saat ini tengah melakukan validasi dengan mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh berbagai instansi.

Instansi yang datanya akan diintegrasikan antara lain Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Diharapkan bahwa itu sudah bisa memenuhi, andaikata ada yang nanti tertinggal itu masih akan ada validasi lagi, perbaikan lagi, menyusul lagi," ujar Ma'ruf.

Ia melanjutkan, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem yang cukup besar yakni Rp 431 triliun.

Hal itu belum ditambah dengan anggaran yang disediakan pemerintah-pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan ekstrem yang jumlahnya mencapai Rp 49,93 triliun baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kemudian juga ada swasta, dilibatkan swasta juga untuk mengambil bagian. Dengan demikian kita harapkan bahwa hasilnya akan bisa lebih baik," kata Ma'ruf.