Para Syndicate Harap Persoalan Anggaran Pemilu Jangan Sampai Jadi Kegaduhan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyarankan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk duduk bersama menengahi persoalan anggaran Pemilu yang 'macet' di Kementerian Keuangan.

Menurut dia, hal ini agar persoalan tidak bertambah besar mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai sudah begitu rumit.

"Jadi memang perlu meluruskan beberapa hal ini dan masih menjadi pertanyaan publik, sebenarnya bagaimana tadi persoalan-persoalan terkait anggaran ini jangan (sampai) menjadi kegaduhan baru yang mengganggu konsentrasi dan fokus kita dari tahapan-tahapan Pemilu," kata Ari dalam diskusi virtual bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?" Rabu (3/8/2022).

Ari pun mempertanyakan momen ketika pemerintah, KPU, dan DPR sudah menyepakati anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun.

Pencairan anggaran yang macet dinilai memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada publik.

"Ini menjadi sebuah tegangan yang harus dipahami dalam konteks bagaimana politik anggaran pemilu menjadi kesepakatan bersama. Akhirnya, ketika sudah jadi kesepakatan antara pemerintah, KPU dan juga DPR Rp 76,6 triliun itu nah memang perlu disertai dengan bagaimana tata kelola anggaran pemilu," ujarnya.

Ia menduga, tidak menutup kemungkinan ada persoalan yang belum tuntas di balik hal ini.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, menurut dia, perlu komitmen dari Presiden terhadap pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Sebab, bukan tidak mungkin persoalan ini akan berimplikasi pada munculnya spekulasi publik bahwa Pemilu 2024 akan ditunda.

"Ini juga bagian dari bagaimana pemerintah, komitmen Presiden untuk memastikan bahwa tahapan Pemilu berlangsung sesuai jadwal dan tidak ada lagi residu-residu itu untuk tunda Pemilu, segala macam yang memang membuyarkan konsentrasi kita dari tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7/2022).

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim kepada wartawan.

Hasyim juga menyampaikan bahwa persiapan tahapan yang bersifat multiyears (lintas tahun anggaran) pada 2023, yang seharusnya dilaksanakan mulai 2022, tidak dapat dilakukan.

"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.