Salin Artikel

Dukung Vaksinasi Dosis Keempat, Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberian Booster Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendukung rencana pemberian dosis keempat vaksin Covid-19 atau booster kedua yang saat ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes).

Namun pada saat yang sama ia juga mendorong agar vaksinasi booster pertama terus ditingkatkan, mengingat cakupannya yang masih rendah yakni baru mencapai 25 persen per Juli 2022.

“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan, mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Para tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (29/7/2022).

Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian baru Omicron. Imbas dari lonjakan kasus ini, dua dokter tutup usia.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar para tenaga medis yang telah mendapatkan booster pertama pada enam bulan lalu, segera mengikuti program vaksinasi booster kedua.

Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan vaksin Covid-19 yang hendak diberikan, sehingga program vaksinasi booster kedua juga dapat segera diberikan kepada masyarakat umum.

“Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 4 juta nakes di seluruh Indonesia akan mendapat dosis keempat vaksin Covid-19 dalam waktu dekat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, meski saat ini vaksin booster dosis ketiga telah berlangsung, imunitas dari vaksin tersebut menurun selama enam bulan hingga dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh.

“Vaksin keempat sekarang sudah kita bagi, kita utamakan nakes dulu. Karena sekarang sudah enam bulan, data menujukkan imunitas menjadi menurun,” kata Budi Gunadi Sadikin saat berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (27/7/2022).

Menurut Budi, stok vaksin Covid-19 saat ini masih berlimpah. Indonesia dipastikan tidak kekurangan vaksin untuk pemberian dosis keempat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/16135301/dukung-vaksinasi-dosis-keempat-puan-minta-pemerintah-tingkatkan-pemberian

Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke