Prabowo Diprediksi Cari Cawapres yang Kuasai Basis Suara Jawa Timur, Khususnya Nahdliyin

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, jika Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu 2024, dia akan menggandeng sosok yang menguasai basis suara Jawa Timur.

Pasalnya, pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra itu kalah telak di Jatim.

Sementara, Jatim menjadi provinsi kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

"Kebutuhan utama Gerindra sebenarnya adalah penguasaan basis elektoral Jawa Timur sebagai penentu kemenangan dalam Pilpres," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Dengan kebutuhan tersebut, menurut Umam, Prabowo punya dua alternatif. Pertama, menggandeng tokoh representasi politik Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai tempat kelahiran NU, warga Nahdliyin banyak tersebar di Jatim. Oleh karenanya, menggandeng tokoh NU dinilai bakal menguntungkan Prabowo.

Alternatif lainnya, Prabowo maju dengan cawapres yang punya akar politik kuat di Jatim, misalnya representasi Partai Demokrat.

Namun, mengingat Gerindra punya rencana berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di pemilu kelak, Umam memprediksi, cawapres Prabowo berasal dari kalangan NU.

"Yang diinginkan Gerindra adalah mendapatkan nama cawapres yang benar-benar bisa mengonsolidasikan basis suara Nahdliyin," ujarnya.

Jika cawapres Prabowo datang dari kalangan Nahdliyin dan terafiliasi dengan PKB, Umam menduga, ada dua nama yang bakal mencuat, antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa.

Menurut dia, alih-alih Muhaimin, Gerindra akan cenderung melirik Khofifah. Salah satu sebabnya, Khofifah lebih menguasai basis pemilih loyal NU, khususnya di kalangan ibu-ibu.

Kalangan Nahdliyin ini umumnya tergabung dalam jaringan Muslimat, Fatayat, maupun alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Semua itu diharapkan bisa menjadi trade off atau pertukaran kekuatan pemilih, sebagai pengganti atas kekuatan dukungan yang hilang atau setidaknya menurun secara signifikan dari basis dukungan kelompok muslim di wilayah Sumatera, Jawa Barat, NTB dan lainnya di 2024 mendatang," ujar Umam.

Namun demikian, Umam mengatakan, upaya menyandingkan Prabowo dengan Khofifah berpotensi terganjal oleh sejumlah realitas politik.

Pertama, Khofifah tidak memilik rumah politik yang jelas. Kendati punya kedekatan sejarah dengan partai Islam seperti PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Menteri Sosial itu justru diusung oleh Demokrat dan Golkar di Pilkada Jatim 2018.

Kedua, lanjut Umam, PKB sebagai partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra diprediksi akan terus menawarkan nama Cak Imin sebagai cawapres.

Oleh karenanya, butuh kerelaan Imin untuk tidak menjadi cawapres seandainya kelak tak dipilih Prabowo.

"Proses penggantian nama Cak Imin ke Khofifah memang tetap bisa terjadi, jika PKB sendiri membanderol 'harga dukungan'tinggi melalui skema politik transaksional dengan menjual basis dukungan politiknya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Untuk diketahui, Gerindra berencana mendeklarasikan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden Pemilu 2024 melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar 13 Agustus 2022.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapimnas tersebut sekaligus akan meresmikan koalisi antara partainya dengan PKB.

"Pertemuan dengan pihak PKB kemarin itu juga sudah kesepakatan, akhirnya kemudian rapimnas pencapresan dan pengumuman koalisi akan dilakukan pada tanggal 13 agustus, hitung-hitungan hari baiknya begitu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Kendati acara tersebut akan dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar, Dasco belum bisa memastikan apakah koalisi ini bakal menduetkan Prabowo dan Imin sebagai pasangan capres cawapres.