Salin Artikel

Soal Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat, Ini Tanggapan Kemenkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait vaksinasi booster dosis kedua alias vaksinasi Covid-19 dosis keempat.

Hal ini menyusul adanya beberapa negara yang sudah mengimbau warganya untuk melakukan vaksinasi dosis keempat, seperti Malaysia. Utamanya ketika pandemi Covid-19 belum usai karena subvarian terus bermutasi.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, saat ini Kemenkes masih mendorong cakupan vaksinasi dosis ketiga sebagai penguat terus ditingkatkan.

Pasalnya, cakupan vaksinasi booster masih belum sempurna. Pemerintah sendiri baru mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat masuk mall, perkantoran, hingga syarat perjalanan sejak 17 Juli 2022.

"Sampai saat ini pemerintah/Kemenkes masih mendorong cakupan booster pertama," ucap Maxi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

Per 21 Juli 2022 pukul 18.00 WIB, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) baru mencapai 53.891.018 atau 25,88 persen.

Kendati begitu dia tak memungkiri vaksin dosis keempat bisa saja menjadi opsi lanjutan. Untuk itu dia meminta masyarakat segera mengakses vaksinasi dosis ketiga di sentra-sentra vaksinasi yang telah tersedia.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat yang sudah lengkap divaksin dosis 2 untuk datang ke tempat vaksinasi (mendapat vaksin dosis tiga) untuk meningkatkan antibodinya menghadapi kasus Covid-19 yang cenderung naik saat ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Maxi menuturkan, pihaknya akan memaksimalkan sentra-sentra vaksinasi yang ada terlebih dahulu untuk memaksimalkan vaksinasi dosis ketiga.

Sentra-sentra vaksinasi ini difungsikan dengan dukungan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan TNI/Polri serta organisasi masyarakat dan pihak swasta. Menurutnya, ketersediaan vaksin di sentra tersebut sudah memadai.

"Ketersediaan vaksin cukup memadai. (Mendapat vaksinasi) bisa terhindar dari infeksi Covid-19 dan memiliki ketahanan tubuh dari ancaman kasus berat bahkan kematian kalau terinfeksi Covid-19," ucap dia.

Pertimbangkan dosis keempat

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengaku, pemerintah mulai mempertimbangkan vaksin booster dosis keempat untuk masyarakat umum. Keputusan ini mulai dipertimbangkan karena adanya prediksi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Sejumlah pakar epidemiologi memperkirakan status pandemi Covid-19 di dunia akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman misalnya, memprediksi masa krisis Covid-19 hingga Oktober 2022.

Di sisi lain, pakar ilmu kesehatan menyimpulkan bahwa vaksin Covid-19 dosis lengkap primer serta dosis penguat (booster) sebagai penambah daya tahan tubuh dapat menurun dalam waktu enam bulan.

"Beberapa negara sudah mulai dosis empat (booster) kedua. Perencanaan itu sudah ada pertimbangannya di Indonesia, karena pandemi jangka panjang," kata Mohammad Syahril yang dikonfirmasi via telepon di Jakarta, Jumat.

Apabila terjadi pandemi berkepanjangan, kata Syahril, ada kemungkinan rekomendasi dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan program vaksinasi booster kedua.

Menurut Syahril, Kemenkes bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sedang melakukan pembahasan secara intensif berkaitan dengan program vaksinasi dosis keempat untuk masyarakat umum di Indonesia.

"Terutama prioritas pada kelompok berisiko tinggi, tenaga kesehatan, usia lanjut, tenaga pelayanan publik, itu semua ada prioritasnya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/13250351/soal-vaksinasi-covid-19-dosis-keempat-ini-tanggapan-kemenkes

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke