Sekjen PDI-P Minta Pemerintah dan Komnas HAM Ungkap Aktor Intelektual Peristiwa Kudatuli

Adapun saat itu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa yang disertai pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, begitu mencekam.

"DPP PDI-P mengharapkan kepada Komnas HAM, kepada jajaran pemerintah kemudian ke kejaksaan agung untuk betul-betul setelah peringatan ini dapat menindaklanjuti agar peristiwa kelam tersebut dapat diungkapkan," kata Hasto dalam diskusi peringatan 26 tahun peristiwa Kudatuli di DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

"Siapa aktor aktor intelektual yang berada di balik serangan kantor Partai Demokrasi Indonesia? Inilah yang kita harapkan saudara-saudara sekalian," sambung dia.

Hasto mengungkapkan, kasus tersebut harus diungkapkan kembali pada publik.

Sebab, dia menilai banyak aktor-aktor intelektual peristiwa itu yang belum diketahui.

Di sisi lain, peristiwa Kudatuli dianggap sebagai sejarah penting bagi perjalanan Indonesia menjadi negara demokrasi melalui reformasi.

"Sejarah yang sangat penting bagi arus balik yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dan kemudian kedaulatan rakyat betul-betul dihormati, itu salah satunya karena perjuangan panjang yang dilakukan oleh ibu Megawati Soekarnoputri termasuk oleh PDI dengan serangan 27 Juli 1996," jelasnya.

Hasto melanjutkan, PDI-P tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan pengungkapan peristiwa Kudatuli.

Meskipun, kata dia, tembok-tembok ketidakadilan hukum itu dirasakan oleh partai.

"Kita tentu saja kita tidak akan pernah berhenti di dalam memperjuangkan ini," tegas Hasto.

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli, masih menyisakan misteri. Hingga kini belum terungkap dalang dari peristiwa tersebut.

Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.