Salin Artikel

Kemenlu Pastikan 340 WNI di Sri Lanka dalam Kondisi Baik

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, mayoritas WNI di Sri Lanka merupakan pekerja migran di sektor pariwisata dan konsumsi.

“Secara umum pekerja migran yang ada di sana kondisinya baik karena dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja, baik dari sisi pangan, akomodasi maupun transportasi,” kata Judha dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/7/2022).

Judha menuturkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Colombo sebelumnya telah memberikan bantuan logistik kepada WNI di Sri Lanka sejak Juni 2022.

Selain itu, ada 13 orang yang telah mendaparkan bantuan logistik dari KBRI Colombo dan tiga orang mendapatkan bantuan finansial yang berada di luar Colombo.

Pihaknya juga mengimbau supaya WNI tak terlibat dalam aksi unjuk rasa warga setempat, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

“Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban dari WNI atau pun WNI yang terlibat unjuk rasa tersebut,” ujar dia.

Selain meminta tidak terlibat aksi unjuk rasa, pemerintah juga mengimbau WNI membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Kemudian, menghindari kerumunan massa di tempat-tempat yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.

Judha juga mengingatkan WNI segera menghubungi KBRI Colombo jika suatu hari menemui permasalahan.

“Segera menghubungi KBRI Colombo apabila menghdapi permasalahan melalui sambungn hotline di nomor 94772773123,” imbuh dia.

Diketahui, Sri Lanka saat ini tengah dihadapi situasi krisis. Bahkan, Sri Lanka dihadapi kelangkaan bahan bakar yang melumpuhkan, banyak kendaraan yang ditinggalkan berderet-deret di jalan-jalan dekat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sementara, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah meninggalkan negaranya ke Maladewa.

Dilaporkan, Rajapaksa telah meninggalkan Maladewa pada Kamis (14/7/2022) dalam penerbangan menuju Singapura.

Informasi tersebut disampaikan seorang sumber keamanan tingkat tinggi di Kolombo kepada CNN ketika massa semakin marah karena Rajapaksa belum juga mengumumkan pengunduran diri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/15/07003981/kemenlu-pastikan-340-wni-di-sri-lanka-dalam-kondisi-baik

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke