Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Juni lalu.
"Permohonan praperadilan ini tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).
Ali mengingatkan sebagai upaya hukum, praperadilan hanya menguji aspek formil. Dalam kasus ini, tindakan itu hanya menggugat Saha atau tidaknya penetapan Maming sebagai tersangka.
Gugatan praperadilan, lanjut Ali, tidak bisa menyentuh aspek materiil, yakni substansi pokok perkara kasus dugaan suap yang sedang diusut KPK.
"Saat ini juga berkembang mencakup pada sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan," ujar Ali.
Ali mengatakan KPK menangani perkara Maming dengan profesional dan murni sebagai penegakan hukum. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang mengenai tugas pokok KPK.
KPK berharap penanganan perkara ini menjadi memicu pembenahan sistem dan tata kelola stakeholder yang terkait dalam perizinan tambang ini.
KPK berharap penegakkan hukum pada sektor perizinan tambang ini, selanjutnya bisa menjadi triger upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pada stakeholder terkait.
"Dengan perizinan yang bebas dari praktik suap maupun gratifikasi, akan menekan ongkos produksi dan menciptakan iklim usaha yang sehat," tutur Ali.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap IUP Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tahun 2011.
Hingga saat ini, KPK telah menggeledah apartemen Maming di Kempinski, Jakarta Pusat. Sebanyak sembilan saksi yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pihak swasta, dan pengacara juga telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.
Sementara itu, keberatan atas penetapan tersangka tersebut Maming mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kemudian menunjuk mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana sebagai pengacara Maming.
Diketahui, selain mantan Bupati Tanah Bumbu, Maming saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan.
https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/12370601/kpk-tegaskan-praperadilan-mardani-h-maming-tak-halangi-penyidikan-suap-izin