Banyak Persoalan Lahan di Sumut, Jokowi Akan Bentuk Tim untuk Menyelesaikannya

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi setelah mengikuti rapat terbatas (ratas) soal agraria yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada Senin (7/11/2022).

"Hari ini kita rapat terbatas tentang agraria tentang pertanahaan di Sumut. Saya khususnya Gubernur Sumut diperintahkan presiden untuk melaporkan tentang kondisi agraria, dengan menteri terkait dan semua untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatera Utara," ujar Edy.

"Semua tahu bahwa Sumut memang pure penuh dengan perkebunan, pertanahannya yang banyak persoalan di sana sini yang harus diluruskan. Itu yang tadi dibahas oleh presiden. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian konfisi agraria di Sumut," kata dia.

Edy mencontohkan, ada lahan di kawasan Bandara Polonia Medan yang harus segera diselesaikan persoalan terkait hak guna usaha (HGU)-nya.

Meski demikian, Edy memastikan bahwa persoalan lahan di Sumut bukan terkait sengketa dengan masyarakat.

Hanya saja, dia mengakui bahwa konflik lahan yang terbesar di Indonesia ada di Sumut.

Konflik tersebut sudah terjadi puluhan tahun.

"Sudah dari 30-40 tahun lalu lah, ya ini semua untuk menguntungkan untuk semua pihak tadi yang saya katakan perlu ada kepastian kalau itu milik rakyat, rakyat harus pasti memegang sertifikat sehingga dia bisa berbuat kehidupan untuk anak dan cucunya," ungkap Edy.

"Bukan diduduki oleh rakyat sebenarnya, iya begitu, ada tanah nganggur, tanah kosong milik orang, milik perusahaan, milik PTP dia nganggur dan kondisi yang kita kemarin ekonominya terganggu ya rakyat masuk di situ bercocok tanam segala macam ini akhirnya mejadi persoalan yang harus diluruskan," papar dia.

Saat ditanya perihal siapa saja anggota tim yang akan dibentuk Jokowi, Edy mengakui bahwa dia belum tahu pasti.

"Nanti diputuskan oleh kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil (pertanahan di Sumut)," kata dia.