Salin Artikel

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Jazilul menyebut, capres-cawapres yang akan diusung koalisi ini merupakan kewenangan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

"Belum dibahas secara resmi terkait capres cawapres. Biar itu menjadi kewenangan kedua ketum partai PKB dan Gerindra," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Minggu (3/7/2022).

Jazilul menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah membangun koalisi Gerindra-PKB.

Dia mengatakan, kedua partai harus bisa saling memberi manfaat, melengkapi, dan menguatkan.

"Ibarat lebah dan bunga," tuturnya.

Terpisah, Ketua DPP PKB Faisol Riza enggan membeberkan kapan capres-cawapres dari koalisi Gerindra-PKB akan diumumkan.

"Kita akan putuskan dalam waktu dekat," ucap Faisol. 

Diketahui Partai Gerindra dan PKB sepakat membangun koalisi pada Kamis (30/6/2022).

Koalisi yang dibentuk Gerindra-PKB untuk menyambut Pemilu 2024 bernama Silaturahmi Indonesia Raya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pihaknya merasa mendapatkan energi lebih dengan kesepakatan koalisi ini.

“Kita merasa dapat kawan. Merasa dapat semangat. Merasa dapat energi dengan teman-teman PKB,” ucapnya.

Sementara itu, Jazilul yakin koalisi yang dibentuk PKB bersama Partai Gerindra bisa menang di Pemilu 2024.

Jazilul merasa optimistis dengan kekuatan gabungan antara PKB dan Gerindra.

"Kita juga berharap ya sebenarnya dengan dua kekuatan yang baru ini, kami punya optimisme," ujar Jazilul dalam keterangan video yang diterima, Jumat (1/7/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/03/14423051/koalisi-gerindra-pkb-disebut-putuskan-capres-cawapres-dalam-waktu-dekat

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke