Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Direktorat ini didirikan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Menurutnya, Direktorat PPA sejalan dengan langkah dari Polri yang mengedapankan restorative justice untuk kestabilan keamanan nasional.

“Kami berharap proses pembentukan Direktorat PPA Polri dapat berjalan lancar karena sangat diperlukan, mengingat tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Puan dalam keterangan persnya, Jumat (1/7/2022).

Menurut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, hadirnya Direktorat PPA akan mendukung pelaksanaan teknis dari Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena nantinya direktorat ini lebih banyak diisi oleh polisi wanita (polwan).

“Direktorat PPA sejalan dengan UU TPKS yang sudah terealisasi setelah lama diperjuangankan. Dengan polwan berada di lini terdepan, Direktorat PPA Polri tentunya akan membuat korban merasa lebih nyaman. Mengingat korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan dan anak,” jelas Puan.

Lebih lanjut, ia berharap, Direktorat PPA Polri dapat berperan dalam program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun kerja sama antar Polri dengan lintas instansi dan beberapa elemen masyarakat tersebut diyakini dapat membantu penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, salah satunya pendampingan untuk korban.

“Kami percaya Polri akan terus berintegritas dalam melayani masyarakat. Polisi harus bisa tegas dalam menindak kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, pada hari ulang tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara, Polri diharapkan dapat terus humanis dalam memberikan pelayanannya kepada rakyat.

“Saya yakin dengan terus meningkatkan sikap profesionalisme dan mengedepankan sikap humanis, Polri akan terus menjadi alat negara yang diterima dan selalu bersama dengan masyarakat serta berpegang pada tugas pokok dan fungsi Polri yang sesuai dengan amanat UU."

“Mulai dari penurunan angka kejahatan, optimalisasi penanganan aksi-aksi terorisme, hingga prestasi Polri yang ikut membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi. Selain itu, tema HUT kali ini juga sejalan dengan keikutsertaan Polri dalam pemulihan ekonomi pascapandemi,” jelasnya.

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri kini memasuki tahap transformasi menuju Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (Presisi).

Sejalan dengan itu, HUT ke-76 Bhayangkara  kali ini mengambil tema “Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.