Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR mulai mempertimbangkan untuk mengkaji penggunaan ganja untuk keperluan medis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun akan turut dilibatkan untuk membuat fatwa yang kelak menjadi pedoman bagi para stakeholders terkait dalam melakukan kajian tersebut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa MUI telah mengeluarkan aturan bahwa penyalahgunaan ganja merupakan suatu hal yang dilarang bagi umat Islam.

Namun, ia mengakui, MUI perlu mengeluarkan fatwa baru seiring dengan munculnya desakan agar ganja dapat digunakan untuk kepentingan medis.

"Saya minta nanti MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti berlebihan dan juga menimbulkan kemudaratan," kata Ma'ruf di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Salah satu desakan itu datang dari seorang ibu bernama Santi Warastuti, melalui gugatan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu telah dilayangkan sejak tiga tahun silam.

Santi dan suaminya, Sunarta, berharap agar ganja dapat digunakan untuk kebutuhan medis guna mengobati anaknya, Pika, yang kini tengah mengidap cerebral palsy. Akibat penyakit itu, kemampuan otot, gerakan hingga koordinasi tubuh Pika terpengaruhi.

Hingga kini, MK tak kunjung menuntaskan gugatan yang diajukan Santi.

Namun ia tak abis akal. Santi datang dari Yogyakarta ke Jakarta untuk melakukan aksi saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Minggu (26/6/2022) kemarin. Aksi itu mengundang simpati banyak pihak, tak terkecuali DPR.

Perlu kajian

Kajian atas penggunaan ganja untuk keperluan medis dinilai perlu dilakukan secara komprehensif. Selain karena belum diatur di dalam Undang-Undang Narkotika, pengkajian juga diperlukan guna menghindari dampak lain yang justru merugikan masyarakat.

"Kalau salah mengambil jenis ganja, misalnya nanti malah bukan bagus untuk pengobatan, tetapi nanti malah merugikan. Oleh karena itu, kita perlu kajian yang komprehensif," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa.

"Memang tuntutan masyarakat mengenai ganja medis ini agak besar akhir-akhir ini, terutama mengacu di dunia luar yang sudah memakai ganja untuk pengobatan, tetapi di Indonesia UU masih belum memungkinkan untuk itu," imbuhnya.

Ia memastikan bahwa kajian yang akan dilakukan DPR akan melibatkan Kementerian Kesehatan, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, revisi UU Narkotika diperlukan untuk mengakomodir apakah ada manfaat penggunaan ganja untuk kepentingan medis.

Komisi III berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pakar kesehatan dari Aceh terkait penggunaan ganja untuk keperluan medis pada Kamis (30/6/2022).

"Ya kita minta masukan dulu sama kesehatan kan ada pakar dari Aceh, ada pakar dari mana-mana tentang itu nanti akan kita rumuskan, apakah memang ini berbahaya atau tidak berbahaya bagi kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengatakan, kajian objektif diperlukan apakah penggunaan ganja untuk medis diperlukan atau tidak di Indonesia.

"Terlepas Indonesia akan melakukan program ganja medis atau tidak nantinya, riset adalah hal yang wajib dan sangat penting dilakukan untuk kemudian menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan/penyusunan regulasi selanjutnya," kata Charles dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).

Charles memandang riset medis harus terus berkembang dan dinamis demi tujuan kemanusiaan.

"Demi menyelematkan kehidupan Pika, dan anak penderita radang otak lain, yang diyakini sang ibunda bisa diobati dengan ganja," ujarnya.